Muara Teweh, Nusaborneo.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Barito Utara menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026. Catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi, Senin (1/12/2025).
Anggota Fraksi PKB, Permana Setiawan, menyampaikan apresiasi atas kerja keras Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah yang telah terlibat secara intens dalam proses pembahasan Raperda APBD 2026.
“Semua pihak telah berupaya maksimal melakukan pengkajian dan pembahasan secara mendalam. Kami berharap APBD 2026 menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan berpihak pada masyarakat,” kata Permana.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB menyoroti lima aspek krusial yang dinilai penting untuk memperkuat implementasi APBD 2026.
PKB mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus meningkatkan profesionalisme dan transparansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Permana menilai kinerja BUMD seperti PDAM dan Perusahaan Daerah Batara Membangun masih perlu diperkuat agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
“Pemerintah juga perlu membuka ruang alternatif pendanaan sebagai langkah antisipatif terhadap berkurangnya dana transfer pusat,” ujar Permana.
Fraksi PKB menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh terpusat di wilayah perkotaan saja. Pemerintah diminta memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar di desa-desa dan daerah terpencil demi memastikan pemerataan hasil pembangunan.
“Seluruh wilayah harus merasakan keberadaan APBD, bukan hanya pusat pemerintahan,” katanya.
PKB menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang akuntabel dan efisien, serta terbuka terhadap kritik sebagai bahan evaluasi.
“Setiap rupiah anggaran harus dipastikan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Permana.
Menanggapi adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, PKB meminta pemerintah daerah memperkuat upaya komunikasi dan lobi agar dukungan pendanaan tambahan bisa diakses.
“Pengurangan dana transfer berpotensi menghambat pembangunan jika tidak diantisipasi dengan strategi fiskal yang tepat,” jelasnya.
PKB mengingatkan bahwa defisit anggaran merupakan isu yang harus dikelola dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan risiko jangka panjang.
“Defisit yang membesar tanpa kontrol akan mengganggu stabilitas fiskal daerah,” ujar Permana.
Di akhir penyampaiannya, Permana menegaskan komitmen Fraksi PKB dalam mendukung APBD yang berorientasi pada kepentingan publik dan pembangunan berkelanjutan di Barito Utara.
“Kami berharap APBD 2026 membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan mampu mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah,” tutupnya. (red)
