Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya literasi dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penguatan peran perpustakaan. Hal itu disampaikan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Perpustakaan di Aula Bapenda Kalteng, Kamis (4/12/2025).
Dalam sambutannya, Leo mengingatkan bahwa pembangunan SDM tidak kalah penting dibandingkan pembangunan fisik. Menurutnya, perpustakaan menjadi instrumen strategis untuk menciptakan masyarakat yang berpengetahuan, adaptif, dan mampu bersaing.
“Perpustakaan adalah jantungnya literasi. Jika kita ingin SDM Kalteng tumbuh kuat, modern, dan berkarakter, maka penguatan perpustakaan harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Leo menyoroti adanya tantangan besar terkait pemerataan akses informasi di Kalteng yang memiliki karakter geografis beragam. Ia menekankan bahwa pengembangan perpustakaan tidak boleh terpusat di kota saja, melainkan harus menyentuh desa, kawasan pedalaman, hingga daerah aliran sungai.
Karenanya, ia menggarisbawahi empat agenda strategis untuk mempercepat kemajuan perpustakaan daerah:
- Penguatan perpustakaan berbasis kearifan lokal.
Leo menyebut perpustakaan harus mampu menjadi ruang penyimpanan pengetahuan lokal, termasuk bahasa daerah, cerita turun-temurun, hingga seni dan budaya Dayak. “Perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, tapi pusat pelestarian identitas daerah,” ujarnya. - Akselerasi transformasi digital.
Ia mendorong percepatan digitalisasi layanan agar masyarakat di wilayah terpencil dapat mengakses bahan bacaan melalui Perpustakaan Digital Daerah. Selain itu, digitalisasi dinilai dapat menjadi solusi atas keterbatasan infrastruktur fisik dan jarak antardaerah. - Sinergi lintas perangkat daerah.
Leonard mengingatkan bahwa pengembangan perpustakaan tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi diperlukan dengan Diskominfo, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, hingga Dinas Koperasi dan UKM untuk memperluas layanan dan mendorong aktivitas ekonomi kreatif berbasis literasi. - Peningkatan kompetensi pengelola perpustakaan.
Ia menyebut pengelola perpustakaan masa kini dituntut lebih dinamis, bukan hanya menjaga koleksi tetapi juga menjadi fasilitator pembelajaran dan motor penggerak komunitas.
Rakorda kali ini juga dimaknai sebagai ruang evaluasi terhadap arah pembangunan perpustakaan di Kalteng, termasuk penyelarasan program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Leo berharap kegiatan ini menghasilkan rekomendasi konkret yang memperkuat literasi di masyarakat.
“Perpustakaan harus mampu berubah mengikuti zaman. Di era digital ini, perpustakaan harus lebih terbuka, inovatif, dan relevan bagi semua kelompok usia,” ucapnya.
Pada kegiatan Rakorda tersebut, Pemerintah Provinsi turut memberikan penghargaan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip dari 14 kabupaten/kota. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, serta komitmen terhadap penyelenggaraan statistik sektoral dan survei gemar membaca.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalteng, Adiah Chandra Sari, serta para pimpinan Dinas Perpustakaan se-Kalteng terlihat hadir dan mengikuti rangkaian agenda hingga selesai.
Dengan dorongan digitalisasi dan sinergi lintas sektor, Rakorda Perpustakaan 2025 diharapkan menjadi titik awal peningkatan kualitas literasi dan akses informasi di seluruh pelosok Kalimantan Tengah. (red)
