Palangka Raya, Nusaborneo.com – Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekbang) Kalimantan Tengah, Yuas Elko, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (5/5/2026).
Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir. Dalam arahannya, Tomsi menegaskan pentingnya langkah nyata dan terukur dari pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas pangan strategis yang berpotensi memicu inflasi.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, memaparkan kondisi terkini perekonomian nasional. Inflasi bulanan (month-to-month) tercatat 0,13 persen, inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 2,42 persen, dan inflasi tahun kalender mencapai 1,06 persen.
Pada April 2026, inflasi tercatat lebih rendah dibandingkan Maret 2026 maupun periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, inflasi tahunan April 2026 masih lebih tinggi dibandingkan April 2025.
“Kelompok makanan, minuman, dan tembakau justru mengalami deflasi 0,20 persen dengan andil deflasi 0,06 persen. Komoditas yang paling berkontribusi antara lain daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, dan cabai merah,” kata Ateng.
Secara wilayah, inflasi month-to-month terjadi di 30 provinsi, termasuk Kalimantan Tengah yang mencatat 0,41 persen, sementara 8 provinsi mengalami deflasi.
Untuk inflasi tahunan (y-on-y), Kalimantan Tengah tercatat sebesar 3,66 persen dan masuk 10 provinsi dengan inflasi tertinggi. Sementara Kabupaten Kapuas juga masuk dalam 10 besar kabupaten/kota dengan inflasi tertinggi sebesar 3,97 persen.
Menanggapi hal itu, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah tidak lengah dan terus memperkuat sinergi lintas sektor. Upaya pengendalian, kata dia, perlu dilakukan melalui pengawasan distribusi hingga pelaksanaan operasi pasar secara rutin untuk menjaga stabilitas harga di daerah. (Red/am)
