Jakarta, Nusaborneo.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai merumuskan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) di lingkungan Kantor Pertanahan (Kantah) dengan pendekatan berbasis kewilayahan. Langkah tersebut dibahas dalam rapat daring bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantah se-Indonesia, Senin (11/5/2026).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan perubahan pola kerja diperlukan agar pelayanan pertanahan dapat berjalan lebih efektif di tengah kondisi wilayah Indonesia yang memiliki karakter berbeda-beda.
Menurutnya, pendekatan kewilayahan dinilai lebih relevan untuk menjawab persoalan yang berkembang di lapangan, terutama di daerah yang mengalami pertumbuhan investasi dan pembangunan secara cepat.
“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar tetap menjaga pelayanan publik yang maksimal,” ujar Ossy dalam rapat tersebut.
Selama ini, struktur organisasi di Kantah lebih berorientasi pada pembagian fungsi teknis, seperti survei dan pemetaan, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan dan pemberdayaan, pengadaan tanah, hingga penanganan sengketa.
Namun dalam konsep transformasi baru, pendekatan wilayah akan diperkuat agar jajaran di daerah tidak hanya memahami fungsi teknis, tetapi juga menguasai dinamika persoalan di wilayah kerjanya masing-masing.
Ossy menjelaskan, berbagai persoalan pertanahan kerap muncul secara spesifik di suatu kawasan, mulai dari kebutuhan sertipikasi, penataan ruang, hingga potensi sengketa akibat perkembangan investasi dan pembangunan.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran melakukan kajian matang sebelum perubahan struktur diterapkan, sehingga transformasi yang dilakukan benar-benar mampu mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Selain memperkuat penguasaan lapangan, konsep OTK berbasis wilayah juga disebut akan mendukung integrasi layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial.
“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Semua fungsi harus saling memahami sehingga penguasaan wilayah menjadi penting,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa perubahan struktur organisasi harus dibarengi dengan pembagian tugas yang jelas hingga ke tingkat daerah.
Ia menilai koordinasi antarfungsi dan rantai komando yang terstruktur menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan ATR/BPN.
“Harapan kita ingin memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan kualitas yang terjamin sekaligus mendukung pengembangan SDM,” pungkasnya. (red/foto:ist)
