Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkai dengan peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi, Senin (11/5/2026). Kegiatan digelar secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng.
Dalam rakor itu, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus memperkuat pendidikan integritas sejak dini.
Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko. Rakor juga diikuti kementerian/lembaga, kepala daerah, Forkopimda, hingga instansi vertikal se-Indonesia.
Rapat dipimpin Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir. Ia meminta pemerintah daerah bergerak cepat mengendalikan kenaikan harga pangan yang mulai terjadi di sejumlah wilayah.
“Pemerintah daerah harus mampu melihat titik kesulitan di lapangan dan segera mengambil langkah penyelesaian. Jangan biarkan masyarakat menanggung sendiri dampak kenaikan harga kebutuhan pokok,” kata Tomsi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah komoditas tercatat mengalami kenaikan harga. Cabai merah naik di 242 daerah, minyak goreng di 214 daerah, bawang merah di 169 daerah, gula pasir di 125 daerah, dan beras di 105 daerah.
Menanggapi hal itu, Yuas Elko menyebut Pemprov Kalteng terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga pangan.
Menurutnya, langkah antisipasi sudah dilakukan melalui pengawasan distribusi BBM dan LPG subsidi, pelaksanaan pasar murah, hingga koordinasi dengan Bulog, Bank Indonesia, aparat keamanan, dan perangkat daerah terkait.
“Seluruh perangkat daerah yang membidangi pengendalian inflasi wajib melakukan langkah cepat dan responsif terhadap kondisi di masyarakat, agar kebutuhan pokok tetap tersedia dan mudah dijangkau masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kilogram agar tepat sasaran dan tidak memicu lonjakan harga di tengah masyarakat.
Selain membahas inflasi, rakor juga diisi peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan pendidikan antikorupsi menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda.
“Sekolah harus menjadi teladan budaya jujur, budaya bersih, dan budaya bebas korupsi yang dimulai sejak usia dini,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyebut pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga perlu diperkuat melalui pendidikan karakter.
Ia mengungkapkan, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2025 berada di skor 34 dari 100 dan menempati peringkat 109 dari 182 negara.
“Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus menyentuh pembentukan karakter melalui pendidikan antikorupsi,” tegasnya. (red/am)
