Komitmen itu mengemuka dalam Workshop Membangun Keterlibatan Aktor Non-Pemerintah dalam Penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalteng 2026-2030 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalteng di Aula Bapperida, Palangka Raya, Kamis (4/6/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapperida Kalteng Syahfiri, saat membacakan sambutan Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng, menegaskan bahwa keberhasilan pencapaian target SDGs tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, dibutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat mulai dari akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, media hingga komunitas.
“Semua pihak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Prinsip yang dipegang adalah tidak ada satu pun kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyusunan RAD SDGs nantinya akan menjadi salah satu acuan penting dalam berbagai dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD dan RKPD. Dengan demikian, program pembangunan di Kalimantan Tengah dapat selaras dengan target pembangunan nasional maupun agenda global 2030.
Dalam upaya memperkuat kapasitas perencanaan, Pemprov Kalteng juga menjalin kerja sama dengan lembaga internasional asal Jerman, GIZ. Kemitraan tersebut difokuskan pada penguatan kebijakan dan perencanaan pembangunan berkelanjutan di daerah.
Syahfiri berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus menjaga sinergi selama proses penyusunan RAD SDGs berlangsung.
“Kolaborasi menjadi modal utama agar target-target pembangunan berkelanjutan dapat tercapai tepat waktu,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kalteng Chandra F. Asmara menyebut workshop tersebut berlangsung selama dua hari. Kegiatan diawali dengan pelatihan pengelolaan Platform SDGs Kalteng yang dikembangkan bersama GIZ.
Menurut Chandra, kerja sama antara Pemprov Kalteng dan GIZ telah berjalan sejak 2024 dan terus berkembang melalui berbagai program pendampingan hingga saat ini.
Ia menilai keterlibatan masyarakat, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, hingga sektor swasta menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi, Pemprov Kalteng juga menyediakan Platform SDGs Kalteng yang dapat diakses publik untuk memantau perkembangan capaian pembangunan secara transparan.
Melalui forum ini, pemerintah berharap penyusunan RAD SDGs 2026-2030 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan semata, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi bersama dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. (red/shah)
