Pemprov Kalteng

Mendagri Ingatkan Inflasi Naik, Pemprov Kalteng Perkuat Langkah Pengendalian Harga

×

Mendagri Ingatkan Inflasi Naik, Pemprov Kalteng Perkuat Langkah Pengendalian Harga

Sebarkan artikel ini
Suasana Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (13/7/2026).

Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual, Senin (13/7/2026). Rakor digelar sebagai upaya mengantisipasi kenaikan harga sejumlah bahan pokok yang mulai terjadi di berbagai daerah.

Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko mengikuti rapat dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng.

Dalam arahannya, Tito Karnavian mengatakan inflasi nasional secara tahunan (year-on-year) terus mengalami kenaikan selama tiga bulan terakhir. Inflasi tercatat sebesar 2,42 persen pada April, meningkat menjadi 3,08 persen pada Mei, dan mencapai 3,34 persen pada Juni 2026.

Menurut Tito, pemerintah perlu menjaga inflasi agar tidak melampaui batas atas target sebesar 3,5 persen karena dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Ia menyebut kelompok makanan, minuman, tembakau, transportasi, serta komoditas emas menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan kenaikan harga masih terjadi pada sejumlah komoditas pangan, seperti bawang merah, bawang putih, beras, wortel, hingga ikan segar. Selain itu, harga minyak goreng juga mulai menunjukkan tren kenaikan.

Amalia menjelaskan, kenaikan harga ikan segar dipengaruhi oleh meningkatnya harga solar serta kondisi cuaca yang kurang mendukung aktivitas penangkapan ikan. Secara nasional, komoditas ikan segar mengalami inflasi tahunan sebesar 8,87 persen di 36 provinsi.

Selain membahas inflasi, rakor juga menyoroti perkembangan Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

BPS mencatat DTSEN Versi 3 yang telah difinalisasi pada 10 Juli 2026 memuat lebih dari 290 juta data individu dan sekitar 96 juta data keluarga. Data tersebut telah diperbarui sebesar 33,13 persen dan akan terus dimutakhirkan secara berkala.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan keberhasilan pemutakhiran DTSEN sangat bergantung pada kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga meminta seluruh pemerintah daerah mendukung pelaksanaan program perbaikan 400 ribu rumah di Indonesia sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Kalimantan Tengah pada Juni 2026 tercatat mencapai 4,47 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,61. Sementara inflasi bulanan berada di angka 0,23 persen dan inflasi tahun kalender (year-to-date) sebesar 2,39 persen.

Kenaikan harga di Kalimantan Tengah terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta sektor transportasi. Sejumlah komoditas yang memberi andil terbesar terhadap inflasi antara lain beras, bensin, minyak goreng, ikan nila atau patin, serta cabai rawit.

Rakor tersebut juga diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Anang Dirjo, perwakilan Bank Indonesia, BPS Kalimantan Tengah, serta sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *