Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api. Kebutuhan dasar masyarakat, keselamatan petugas, hingga pencegahan kebakaran berulang juga harus menjadi perhatian.
Hal itu disampaikan Agustiar saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Penanganan Karhutla di Aula Serba Guna, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Kamis (29/10/2026).
Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi penanganan karhutla sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, instansi teknis, dunia usaha, dan masyarakat.
Bagi warga yang terdampak kekeringan dan asap, ketersediaan air bersih, makanan, serta perlindungan kesehatan menjadi kebutuhan mendesak. Karena itu, penanganan di lapangan perlu berjalan beriringan dengan upaya memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng, lebih dari 600 sumur bor telah dibangun untuk mendukung ketersediaan air bersih. Distribusi air bersih ke sejumlah kabupaten dan kota juga telah mencapai lebih dari 14 juta liter.
Pemerintah turut menyiapkan bantuan pangan bagi lebih dari 450.000 warga terdampak. Bantuan kesehatan berupa obat-obatan, multivitamin, dan masker juga disalurkan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak karhutla.
Di balik berbagai upaya penanganan tersebut, angka kebakaran di Kalteng masih menjadi perhatian. Kepala Pelaksana BPBD Kalteng Ahmad Toyib melaporkan, hingga 28 Oktober 2026 tercatat 76 titik panas dan 26 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar sekitar 43,93 hektare.
Sementara itu, secara kumulatif sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2026, tercatat 371.692 titik panas dan 7.634 kejadian karhutla. Total luas lahan yang terbakar mencapai 20.699 hektare berdasarkan data yang dihimpun dari satuan tugas kabupaten dan kota.
Penanganan karhutla melibatkan 16.478 personel dari berbagai unsur. Mereka terdiri atas petugas BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, relawan, serta elemen masyarakat lainnya.
Seiring menurunnya eskalasi kebakaran dalam beberapa hari terakhir, jumlah personel di lapangan mulai dievaluasi secara bertahap sesuai kebutuhan. Meski demikian, patroli dan pemantauan tetap dilakukan untuk memastikan titik api yang tersisa dapat segera ditangani.
Bagi para petugas dan relawan, penanganan karhutla bukan sekadar pekerjaan memadamkan api. Mereka juga harus menghadapi kondisi lapangan yang menantang demi mencegah kebakaran meluas dan melindungi masyarakat di sekitarnya.
Pemerintah daerah turut mendukung kebutuhan operasional, konsumsi, dan perlengkapan keselamatan petugas. Relawan yang direkrut dengan pembiayaan APBD maupun belanja tidak terduga mendapatkan honorarium harian Rp 150 ribu, disertai dukungan konsumsi dan bahan bakar operasional.
Dalam rapat tersebut, Agustiar menekankan bahwa luasnya wilayah Kalteng dan karakteristik lahan gambut membutuhkan penanganan yang menyeluruh. Pemadaman harus dibarengi pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, serta evaluasi pemanfaatan lahan.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup dilakukan setelah api muncul. Kerja sama lintas sektor diperlukan agar risiko kebakaran dapat ditekan dan dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, serta aktivitas masyarakat bisa diminimalkan.
Evaluasi tata ruang dan pemanfaatan lahan yang berulang kali terbakar juga menjadi perhatian. Pengelolaan lahan yang tidak produktif perlu dikaji melalui kebijakan yang tepat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan perlindungan ekosistem gambut.
Pengawasan perizinan dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar juga perlu diperkuat untuk mencegah kebakaran berulang.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden sebelumnya menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, perangkat teknis, dunia usaha, serta masyarakat.
Sinergi tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pencegahan karhutla pada tahun-tahun mendatang.
Kepala BMKG Provinsi Kalteng Agung Sudiono Abadi menjelaskan, awal musim hujan berlangsung secara bertahap dan tidak merata di seluruh wilayah. Kondisi tersebut membuat kewaspadaan terhadap karhutla masih diperlukan.
Terlebih, kebakaran di lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan tanah meskipun api di permukaan terlihat telah padam. Karena itu, pemantauan dan penanganan lanjutan tetap dibutuhkan untuk mencegah api kembali muncul.
BMKG memprakirakan curah hujan meningkat pada November, dengan puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember hingga Januari.
Namun, perubahan cuaca tersebut tidak serta-merta menghilangkan seluruh risiko kebakaran. Kesiapsiagaan juga perlu diarahkan untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama musim hujan.
Melalui koordinasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Kalteng berharap penanganan karhutla dapat berjalan lebih efektif, mulai dari pemadaman dan pencegahan hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. (red)
