NasionalNews

ATR/BPN Terima Masukan Kebijakan, Dua Rekomendasi Hukum dan HAM Jadi Bahan Evaluasi

×

ATR/BPN Terima Masukan Kebijakan, Dua Rekomendasi Hukum dan HAM Jadi Bahan Evaluasi

Sebarkan artikel ini

Jakarta, Nusaborneo.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas). Masukan tersebut diharapkan dapat memperkuat penyusunan kebijakan pemerintah agar lebih memperhatikan aspek hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Dua rekomendasi itu diserahkan langsung oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bersama Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan kepada Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan rekomendasi tersebut akan diteruskan kepada Menteri ATR/Kepala BPN serta seluruh jajaran untuk dipelajari dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan kementerian.

Menurut Ossy, berbagai masukan tersebut penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam urusan pertanahan dan tata ruang.

“Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Ossy.

Adapun dua rekomendasi yang diterima ATR/BPN meliputi Tata Kelola Diaspora Indonesia yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berbasis Jejaring serta Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Ossy menilai rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan kementerian tidak hanya berorientasi pada pencapaian program, tetapi juga tetap memperhatikan ketentuan hukum dan prinsip HAM.

“Rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sangat positif, berupaya agar seluruh kementerian dalam mengeluarkan kebijakannya juga tidak terlepas dari aspek hukum hak asasi manusia,” tuturnya.

Sepanjang 2026, Kemenko Kumham Imipas diketahui telah menyusun sejumlah rekomendasi kebijakan strategis yang disampaikan kepada 50 kementerian dan lembaga. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan persoalan yang telah diidentifikasi, didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dilengkapi alternatif solusi yang dapat dijalankan bersama.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra berharap rekomendasi yang diberikan tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga penerima untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik.

Ia menegaskan, keberhasilan sebuah rekomendasi tidak ditentukan oleh tebalnya dokumen ataupun banyaknya rapat yang dilakukan, melainkan dari dampak nyata terhadap penyelesaian persoalan.

“Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang,” pungkas Yusril. (Red)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *