Muara Teweh, Nusaborneo.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya agar program pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab perusahaan pertambangan benar-benar diwujudkan secara konkret dan memberikan dampak langsung bagi warga.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sondaie Y. Tingan, saat meresmikan kegiatan Konsultasi Publik Rencana Induk Program Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT Bharinto Ekatama (BEK), Kamis (16/10/2025), di Aula Setda Lantai I. Ia hadir mewakili Bupati H. Shalahuddin.
Dalam sambutan yang dibacakannya, Felix menekankan bahwa penyusunan RIPPM tidak boleh menjadi sekadar pemenuhan regulasi. Ia menegaskan dokumen tersebut harus mampu menjadi acuan strategis yang jelas, implementatif, serta menjawab kebutuhan masyarakat di daerah sekitar operasional tambang.
“Kita ingin RIPPM ini menjadi panduan yang benar-benar dijalankan, bukan sekadar dokumen administratif. Harus ada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” ujar Felix.
Kegiatan konsultasi publik tersebut turut melibatkan unsur pemerintah daerah, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tokoh masyarakat, serta media. Seluruh peserta diminta memberikan masukan agar program perusahaan dapat dirancang secara komprehensif dan tepat sasaran.
Felix juga mengingatkan pentingnya kolaborasi yang kuat antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Menurutnya, tanpa sinergi yang baik, program pemberdayaan masyarakat berpotensi tidak efektif atau hanya menjadi proyek yang tercantum dalam laporan tanpa hasil yang signifikan.
“Kolaborasi yang solid adalah kunci agar program tidak berjalan sendiri-sendiri dan benar-benar membawa perubahan jangka panjang,” tegasnya. (Red)
