Muara Teweh, Nusaborneo.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menekan laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kembali mendapat dorongan dari legislatif. Hal itu menyusul pelaksanaan Ekspose Laporan Inventarisasi Emisi GRK Tahun 2025 yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Barito Utara di Aula DLH, Rabu (3/12/2025).
Kegiatan yang dibuka Plt Kepala DLH, drg. Dwi Agus Setijowati, tersebut turut melibatkan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah serta akademisi dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.
Dalam paparannya, Dwi Agus menegaskan bahwa inventarisasi GRK tidak hanya sebatas kewajiban regulatif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, tetapi juga instrumen penting untuk menyusun kebijakan lingkungan yang efektif di tingkat daerah.
“Data emisi yang valid merupakan fondasi utama bagi perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap risiko perubahan iklim. Inilah yang sedang kita bangun melalui ekspose ini,” jelasnya.
Sementara itu, akademisi ULM, Dr. Rizqi Putri Mahyudin, memaparkan bahwa inventarisasi GRK menjadi langkah awal yang menentukan dalam proses mitigasi perubahan iklim. Ia menyebut, ketersediaan data yang terukur akan membantu pemerintah daerah merumuskan strategi pengurangan emisi secara konsisten.
“Laporan ini tidak hanya memberi gambaran kondisi saat ini, tetapi juga memandu penyusunan rencana aksi daerah yang lebih tepat sasaran,” katanya.
Dari unsur legislatif, anggota DPRD Barito Utara, Hj. Sri Neni Trianawati, menyatakan apresiasinya kepada DLH dan tim akademisi yang telah menyelesaikan laporan inventarisasi secara menyeluruh. Ia menilai upaya tersebut merupakan pijakan penting dalam memperkuat tata kelola lingkungan.
“DPRD sangat mendukung penguatan program pengendalian emisi. Inventarisasi GRK menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan berbasis sains, bukan sekadar asumsi,” tegasnya.
Sri Neni menambahkan, tantangan perubahan iklim sudah semakin nyata dirasakan masyarakat, mulai dari curah hujan ekstrem hingga degradasi kualitas lingkungan. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah mempercepat penerapan strategi mitigasi di sektor-sektor prioritas seperti energi, persampahan, dan penggunaan lahan.
“Laporan ini harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret yang dapat menekan emisi. Jangan sampai hanya berhenti sebagai dokumen,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas OPD dan peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian GRK. Menurutnya, keberhasilan pembangunan rendah karbon memerlukan kesadaran kolektif dan edukasi yang berkelanjutan.
“Pengendalian emisi adalah tugas bersama. Dengan kerja sama yang solid, Barito Utara dapat menjadi bagian dari gerakan nasional menuju pembangunan rendah karbon,” katanya.
Pelaksanaan ekspose inventarisasi GRK Tahun 2025 ini diharapkan memperkuat komitmen Barito Utara dalam menjaga kualitas lingkungan hidup serta menjadi acuan dalam merancang agenda pembangunan yang lebih ramah iklim ke depan. (red)
