Jakarta, Nusaborneo.com – Pemerintah terus memacu percepatan pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir di Pantai Utara (Pantura) Jawa secara terintegrasi. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendukung proyek strategis tersebut melalui tiga aspek utama.
Dalam Kick Off Meeting yang digelar di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin (4/5/2026), Ossy menyebut dukungan pertama terletak pada sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana induk proyek. Langkah ini dinilai krusial agar pembangunan tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga memiliki kepastian hukum dan kesesuaian spasial.
Ia menjelaskan bahwa revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) saat ini telah memasukkan agenda perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Penyesuaian serupa juga akan dilakukan di tingkat daerah guna memastikan keselarasan kebijakan pusat dan wilayah.
Selain itu, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) menjadi fokus kedua. Kementerian ATR/BPN, lanjut Ossy, siap mempercepat proses perizinan terutama jika proyek tersebut masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan tetap memperhatikan batas kewenangan antar sektor seperti kawasan laut dan kehutanan.
Dukungan ketiga berkaitan dengan pengadaan tanah. Ia memastikan bahwa ATR/BPN akan memberikan fasilitasi optimal demi kelancaran pembangunan, meski tetap membutuhkan sinergi kuat antar kementerian dan lembaga terkait.
“Koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Penguatan working group perlu dilakukan agar integrasi dan sinkronisasi peta dapat berjalan maksimal,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan pentingnya pendekatan terpadu dalam proyek tersebut. Ia menilai pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus mencakup seluruh rantai dari darat hingga laut dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Pertemuan ini turut dihadiri jajaran menteri, wakil menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah dari berbagai wilayah, menandai komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir Pantura Jawa. (red/foto:ist)
