Komitmen tersebut disampaikan langsung Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Dalam forum itu, Shalahuddin menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan pengawasan yang terus dilakukan KPK melalui program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dalam mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan profesional.
“Kami berterima kasih kepada KPK yang selama ini terus memberikan arahan dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemkab Barito Utara telah menindaklanjuti arahan KPK dengan melakukan konsolidasi lintas perangkat daerah serta mengoptimalkan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Selain itu, seluruh perangkat daerah juga diminta menyiapkan data pendukung guna menunjang proses evaluasi dan pengawasan yang dilakukan KPK.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Barito Utara turut memaparkan sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian dalam evaluasi internal pemerintah daerah.
Di antaranya terkait penyusunan Pokok Pikiran DPRD yang dinilai masih perlu penyelarasan dengan dokumen perencanaan daerah, termasuk penguatan pemahaman terhadap mekanisme penginputan, verifikasi, dan administrasi pencatatan.
Tak hanya itu, pelaksanaan pengadaan langsung juga disebut masih menghadapi kendala dalam pemahaman teknis, metode pemilihan penyedia, hingga administrasi kegiatan.
Sementara pada sistem e-purchasing, Pemkab Barito Utara masih menemukan tantangan dalam penggunaan sistem, pemilihan produk dan penyedia, serta integrasi pencatatan transaksi.
Shalahuddin juga menyoroti pengelolaan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang menurutnya masih membutuhkan penguatan regulasi, validasi data, serta tertib administrasi pelaporan.
“Keterbukaan dalam menyampaikan kekurangan merupakan bagian penting dari upaya perbaikan agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia berharap hasil rapat koordinasi tersebut dapat menjadi dasar perbaikan menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui arahan dan rekomendasi yang diberikan KPK.
“Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan KPK diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barito Utara, Sekretaris Daerah, pimpinan dan anggota DPRD Barito Utara, kepala perangkat daerah, serta jajaran KPK RI. (red/at)
