Palangka Raya, Nusaborneo.com – DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Tengah menyoroti sejumlah isu nasional yang dinilai berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Organisasi mahasiswa itu juga menyerukan penguatan demokrasi serta penegakan hukum yang adil dan konsisten.
Sikap tersebut disampaikan DPD GMNI Kalteng melalui siaran pers yang diterbitkan Selasa (16/6/2026), menyusul konferensi pers yang sebelumnya digelar DPP GMNI di Jakarta.
Ketua DPD GMNI Kalimantan Tengah, Maulana Uger, mengatakan pihaknya mencermati berbagai persoalan nasional, mulai dari kondisi ekonomi, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, program cetak sawah rakyat, kenaikan harga BBM nonsubsidi, hingga penindakan terhadap mafia perkebunan dan pertambangan.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus berpijak pada kepentingan rakyat serta mengedepankan prinsip keadilan sosial.
“Negara harus hadir secara nyata dalam menjamin kesejahteraan dan keamanan rakyat, menjaga kedaulatan bangsa, serta memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Maulana.
Dalam pernyataan sikapnya, GMNI Kalteng mendesak pemerintah pusat agar mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan. Selain itu, organisasi tersebut mendorong penguatan demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan supremasi hukum.
GMNI juga meminta pemerintah mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Di sisi lain, pemberantasan korupsi diminta dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu.
Tak hanya kepada pemerintah, GMNI Kalteng juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Warga diimbau tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan tetap menjaga persatuan.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan nasional agar tetap berjalan secara demokratis dan berkeadilan,” katanya.
Selain itu, DPD GMNI Kalteng menginstruksikan seluruh DPC GMNI di kabupaten dan kota untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta memperbanyak ruang diskusi yang berbasis kajian ilmiah.
GMNI Kalteng menegaskan akan mempertimbangkan langkah-langkah konstitusional sesuai ketentuan perundang-undangan apabila berbagai aspirasi yang disampaikan tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. (red)
