Pangkalan Bun, Nusaborneo.com – Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin bersama Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Dalam peninjauan tersebut, sulitnya akses menuju titik kebakaran menjadi salah satu kendala utama yang perlu segera diatasi.
Peninjauan dilakukan pada Kamis (15/10/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah, Asops Kasdam XXII/TB Kolonel Inf Danang Prasetyo Wibowo, Dandim 1014/Pangkalan Bun Letkol Inf Makin, Kapolres Kotawaringin Barat AKBP Joko Handono, serta unsur TNI-Polri, BNPB, BMKG, dan instansi terkait lainnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pangdam XXII/TB bersama Menteri Kehutanan dan rombongan melihat langsung kondisi di lapangan, termasuk berbagai hambatan yang dihadapi petugas dalam upaya memadamkan api.
Salah satu kendala yang ditemukan adalah terbatasnya akses menuju lokasi kebakaran. Petugas harus menggunakan perahu kecil untuk menjangkau titik api dan menyesuaikan perjalanan dengan kondisi pasang air. Situasi tersebut berdampak pada mobilisasi personel maupun pengangkutan peralatan pemadaman.
Untuk memetakan titik-titik kebakaran secara lebih akurat, Pangdam XXII/TB juga melakukan pemantauan menggunakan drone. Hasil pemantauan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya.
Berdasarkan kondisi di lapangan, Pangdam mengusulkan pembukaan akses jalan darat guna mempermudah pergerakan personel dan distribusi peralatan pemadaman menuju lokasi terdampak.
Pembukaan jalur tersebut direncanakan melalui koordinasi dengan masyarakat setempat yang memahami kondisi geografis kawasan. Keterlibatan warga dinilai penting untuk membantu menentukan jalur yang dapat digunakan guna menjangkau titik kebakaran secara lebih efektif.
Selain persoalan akses, Pangdam XXII/TB turut menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarpihak melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) Karhutla. Dengan struktur komando dan pembagian tugas yang jelas, pergerakan personel serta pelaksanaan pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan terpadu.
Pangdam menegaskan, penanganan karhutla di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting membutuhkan kerja sama seluruh unsur, mulai dari TNI-Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, hingga masyarakat setempat.
Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat upaya pemadaman sekaligus mendukung penanganan karhutla yang lebih optimal di kawasan konservasi tersebut. (red)
