Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan penertiban dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Bareskrim Polri. Hasil evaluasi menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran yang menjadi dasar peninjauan hingga pencabutan hak atas tanah perusahaan.
Dari hasil evaluasi tersebut, nasib HGU 11 perusahaan tidak semuanya sama. Ada yang akan dicabut seluruhnya, dicabut sebagian, tidak diperpanjang, hingga masih harus menjalani pendalaman lebih lanjut.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” kata Nusron dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Nusron menjelaskan, pemerintah tidak serta-merta mengambil keputusan pencabutan HGU. Sejumlah aspek menjadi bahan pertimbangan, mulai dari luas lahan yang terbakar, kondisi sarana dan prasarana perusahaan, kejadian kebakaran berulang, hingga kepatuhan terhadap ketentuan pemberian hak atas tanah.
Dari hasil evaluasi, terdapat tiga perusahaan dengan total empat bidang HGU yang direkomendasikan untuk dicabut seluruhnya.
Perusahaan tersebut yakni PT MIB dengan HGU seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kemudian PT RKA dengan HGU seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
Selanjutnya, PT SKM memiliki dua bidang HGU di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Pencabutan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah temuan, termasuk lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kebakaran yang terjadi berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Sementara itu, PT BSLT yang memiliki eks HGU seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, tidak akan mendapatkan perpanjangan maupun pembaruan hak.
HGU perusahaan tersebut diketahui telah berakhir sejak 2020. Pemerintah juga tidak akan melakukan penataan kembali terhadap hak tersebut dengan mempertimbangkan ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran berulang.
Langkah lebih lanjut juga diterapkan terhadap tiga perusahaan yang hingga kini belum memiliki HGU.
Ketiganya adalah PT ANI dengan luas lahan 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.
Nusron memutuskan ketiga perusahaan tersebut tidak dipertimbangkan untuk memperoleh HGU maupun izin usaha perkebunan. Untuk penanganan izin perkebunannya, ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian.
Penertiban juga menyasar PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Perusahaan yang memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare tersebut akan dikenai pencabutan sebagian hak atas tanah.
Keputusan itu mempertimbangkan kondisi lahan terbakar yang tidak mencapai 50 persen serta adanya ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Adapun tiga perusahaan lainnya masih dalam tahap pendalaman. Ketiganya adalah PT STP, PT API, dan PT JMS.
PT STP memiliki HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare. PT API memiliki dua bidang HGU masing-masing 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare. Sementara PT JMS memiliki HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Pemerintah masih mengumpulkan dan memvalidasi data untuk menentukan apakah HGU perusahaan-perusahaan tersebut akan dicabut sebagian atau seluruhnya.
Nusron menegaskan, penertiban hak atas tanah harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan hasil pemeriksaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Proses tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2021, serta peraturan Menteri ATR/Kepala BPN terkait penanganan kasus pertanahan dan pembatalan HGU pada lahan terbakar.
Tahapan penanganan juga telah dilalui, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus, penelitian, rapat koordinasi, hingga penyusunan rekomendasi penyelesaian.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ujar Nusron.
Dengan demikian, pemerintah kini memasuki tahap penyusunan keputusan administratif untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.
Rapat koordinasi evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang HGU itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman. Sejumlah pejabat kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih turut hadir dalam kegiatan tersebut. (red)
