Capaian tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga keberadaan sawah sebagai salah satu penopang ketahanan pangan nasional. Dengan penetapan LP2B, lahan pertanian diharapkan memiliki perlindungan lebih kuat sehingga tidak mudah beralih fungsi untuk kepentingan lain.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait Perkembangan Penetapan LP2B 87% dalam Lahan Baku Sawah (LBS) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan data per 10 November 2026, realisasi penetapan LP2B telah mencapai 87,98%. Angka ini lebih tinggi 0,98% dari target nasional yang ditetapkan pemerintah.
“Kesepakatan antara pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tata Ruang, dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi terkait, LP2B sudah mencapai 87,98%. Artinya, kita sudah surplus 0,98% dari target nasional minimal 87% untuk menunjang ketahanan pangan sehingga nanti bisa kita protect sawah barunya,” kata Nusron.
Capaian ini tidak terlepas dari kerja sama pemerintah pusat dan daerah. Hingga saat ini, sebanyak 110 kabupaten/kota telah menetapkan Surat Keputusan (SK) LP2B.
Sementara itu, 300 kabupaten/kota telah menuntaskan verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang. Sebanyak 47 kabupaten/kota sedang menyelesaikan berita acara kesepakatan dengan empat direktorat jenderal, dua kabupaten/kota memproses kesepakatan dengan tiga direktorat jenderal, serta 11 kabupaten/kota masih dalam tahap penyelesaian berita acara di daerah.
Meski target nasional telah terlampaui, pekerjaan pemerintah belum sepenuhnya selesai. Masih ada tiga provinsi yang capaian penetapan LP2B-nya belum menyentuh angka minimal 87%, yakni Riau sebesar 76,24%, Banten 84,73%, dan Papua 78,02%.
Nusron menjelaskan, kondisi masing-masing daerah memiliki tantangan tersendiri. Di Riau, misalnya, penggunaan lahan lebih banyak didominasi perkebunan. Sedangkan di Banten, capaian tinggi di Kabupaten Lebak dan Pandeglang belum cukup mendongkrak angka agregat provinsi hingga memenuhi target.
“Kami sudah berdiskusi dengan semua pihak, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun dinas terkait yang berkenaan dengan tata ruang. Tiga provinsi ini memang sudah tidak bisa di-upgrade,” jelasnya.
Untuk memastikan lahan yang sudah ditetapkan benar-benar terlindungi, Kementerian ATR/BPN juga memperkuat landasan regulasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Dalam Pasal 81 aturan tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara parsial tanpa harus menunggu siklus revisi lima tahunan. Ketentuan ini dapat dimanfaatkan untuk mengakomodasi penetapan LP2B ke dalam dokumen tata ruang daerah.
Menurut Nusron, langkah berikutnya adalah memastikan seluruh lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B oleh pemerintah daerah tercantum dalam revisi RTRW. Dengan begitu, perlindungan lahan pertanian tidak hanya berhenti pada penetapan administratif, tetapi juga memiliki kepastian dalam perencanaan tata ruang.
“Jadi pekerjaan selanjutnya memastikan LP2B yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masuk ke dalam revisi RTRW. Setelah ada penetapan LP2B dari bupati, segera dimasukkan ke dalam revisi tata ruang supaya tidak ada alih fungsi lagi,” tegas Nusron.
Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menerima laporan sekaligus menyepakati capaian akhir penetapan LP2B nasional sebesar 87,98%.
Ia juga menyoroti pentingnya penyatuan data LP2B dengan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Sinkronisasi tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki satu acuan peta dalam menjaga lahan pertanian.
“Memang ada tiga provinsi yang masih kurang, tapi kita sepakatkan saja. Selain itu, kita juga sepakat terkait sinkronisasi LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi satu petanya,” ujar Zulkifli Hasan.
Dengan capaian yang telah melampaui target, pemerintah kini dihadapkan pada pekerjaan lanjutan yang tidak kalah penting, yakni memastikan lahan pertanian yang sudah ditetapkan tetap terjaga. Sebab, perlindungan sawah bukan hanya soal penataan ruang, melainkan juga bagian dari upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan dan kebutuhan masyarakat di masa mendatang.
Rakortas tersebut turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait.
Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana dan Plh. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Dwi Budi Martono. (red)
