NasionalNews

132 Daerah Bebaskan dan Kurangi BPHTB, Warga Makin Mudah Daftarkan Tanah

×

132 Daerah Bebaskan dan Kurangi BPHTB, Warga Makin Mudah Daftarkan Tanah

Sebarkan artikel ini
Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi. (ist)

Jakarta, Nusaborneo.com – Masyarakat yang ingin mendaftarkan tanah untuk pertama kalinya kini mendapat angin segar. Sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan keringanan berupa pengurangan hingga pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat proses pendaftaran tanah di Indonesia. Dengan adanya keringanan tersebut, masyarakat diharapkan semakin mudah mengurus legalitas tanah yang dimiliki.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, menyampaikan bahwa dukungan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong percepatan pendaftaran tanah.

“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Uunk saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 90 kabupaten/kota telah menerapkan kebijakan pembebasan BPHTB. Sementara 42 kabupaten/kota lainnya memberikan pengurangan biaya BPHTB kepada masyarakat.

Keringanan ini tentu menjadi kabar baik, terutama bagi masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan biaya untuk mengurus sertifikat tanah. Sebab, kepemilikan sertifikat bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan juga memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki.

Sebagai informasi, BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemungutannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam proses pembayarannya, masyarakat dapat melakukan penyetoran melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak daerah yang telah ditentukan masing-masing pemerintah daerah.

Uunk menilai, kebijakan pengurangan dan pembebasan BPHTB merupakan bukti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi tersebut diperlukan agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh kemudahan dalam mengurus pendaftaran tanah.

Ia pun mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mengambil langkah untuk memberikan keringanan kepada warganya. Menurutnya, dukungan tersebut perlu terus diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di lebih banyak wilayah.

“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkasnya.

Hingga 2026, sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *