Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Palangka Raya, Ir Leonard S Ampung, saat membuka kegiatan sosialisasi, supervisi dan peningkatan kapasitas damang serta mantir adat se-Kota Palangka Raya di Betang Hadurut, Sabtu (14/11/2026).
Kegiatan bertema ‘Revitalisasi Peran serta Fungsi Damang dan Mantir Adat dalam Memperkuat Eksistensi Hukum Adat Dayak’ tersebut melibatkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, di antaranya Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, akademisi, tokoh adat, BNN Kota Palangka Raya hingga Densus 88.
Leonard mengatakan, penguatan kapasitas damang dan mantir bukan hanya berkaitan dengan kelembagaan. Lebih dari itu, mereka memiliki tanggung jawab besar untuk hadir di tengah masyarakat, mendengarkan persoalan warga, sekaligus memberikan penyelesaian yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal.
Menurutnya, keberadaan hukum adat yang memiliki akar sejarah sejak 1894 harus terus dijaga. Namun, penerapannya juga perlu diselaraskan dengan perkembangan hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
“Kita ingin memperkuat kedamangan, baik damang maupun mantir yang ada di Kota Palangka Raya, terutama menjelang keluarnya Perda Pidana Adat. Harapannya, mereka benar-benar bisa melindungi dan mengayomi masyarakat, sekaligus menyinergikan seluruh hukum adat kita,” kata Leonard.
Dia menilai, tantangan lembaga adat saat ini semakin berkembang. Karena itu, damang dan mantir dituntut tidak hanya memahami aturan adat, tetapi juga memiliki wawasan yang luas agar mampu menyikapi berbagai persoalan sosial di lingkungannya.
Leonard juga mengingatkan agar para pemangku adat lebih terbuka dan inklusif. Menurutnya, lembaga adat harus menjadi tempat masyarakat mencari solusi, bukan justru menciptakan jarak dengan warga yang membutuhkan pendampingan.
Dalam kegiatan tersebut, Leonard berharap para peserta tidak hanya menjadi pendengar. Pengalaman di lapangan, termasuk berbagai persoalan yang selama ini dihadapi dalam menjalankan tugas, perlu disampaikan agar dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bersama.
Dia juga mendorong penerapan pendekatan collaborative justice atau keadilan kolaboratif. Pendekatan ini menempatkan komunikasi, musyawarah, dan kerja sama sebagai bagian penting dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Leonard berpandangan, persoalan-persoalan ringan yang masih memungkinkan diselesaikan melalui mekanisme adat sebaiknya terlebih dahulu ditangani di tingkat kedamangan. Dengan begitu, masyarakat memiliki ruang penyelesaian yang dekat dengan nilai dan tradisi mereka, sepanjang tetap sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan sampai persoalan yang sebenarnya masih bisa diselesaikan melalui mekanisme adat justru langsung dibawa ke ranah hukum positif. Kita ingin hukum adat tetap berfungsi, tetapi juga berjalan selaras dengan hukum negara,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, DAD Kota Palangka Raya berharap damang dan mantir semakin siap menjalankan tugasnya. Bukan sekadar menjaga tradisi, tetapi juga memastikan nilai-nilai adat Dayak tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan mampu menjawab persoalan di tengah perubahan zaman. (red)













