Kegiatan diawali dengan Entry Briefing Audit BPK RI yang digelar di Balai Berkah Kodam XXII/TB, Senin (16/11/2026). Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, diwakili Irdam XXII/TB Brigjen TNI Tri Wahyu Mutaqin Akbar, membuka kegiatan tersebut.
Audit dipimpin Ketua Tim BPK RI, Mukhrizal Nasution, B.Sc.Eng., M.Ak. Sejumlah pejabat Kodam XXII/TB turut hadir, di antaranya Kapoksahli Pangdam XXII/TB Brigjen TNI Budi Utomomo, Danrindam XXII/TB Brigjen TNI Ali Akhwan, para asisten, Dan/Ka Balakdam, serta para komandan satuan jajaran.
Dalam sambutan Pangdam yang dibacakan Irdam, ditegaskan bahwa pemeriksaan BPK bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian penting dari upaya mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola organisasi, khususnya dalam penggunaan anggaran dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Terlebih, sebagai satuan komando kewilayahan yang relatif baru terbentuk, Kodam XXII/Tambun Bungai memiliki komitmen untuk membangun sistem organisasi yang profesional sejak awal. Hal itu mencakup pengelolaan anggaran, administrasi, hingga aset negara.
Seluruh satuan jajaran pun diminta terbuka dan kooperatif selama proses pemeriksaan. Kelengkapan serta keakuratan data dan dokumen menjadi hal penting agar audit dapat berjalan lancar.
Pangdam juga mengingatkan agar setiap temuan maupun rekomendasi dari tim pemeriksa tidak hanya dipandang sebagai catatan evaluasi. Lebih dari itu, hasil pemeriksaan diharapkan menjadi bahan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi ke depan.
Sementara itu, Ketua Tim BPK RI Mukhrizal Nasution menjelaskan, pemeriksaan dilakukan untuk menilai sistem pengendalian intern, kesesuaian laporan keuangan, serta pengelolaan anggaran dan aset negara.
Dia meminta seluruh satuan di lingkungan Kodam XXII/TB membangun koordinasi yang baik dan memberikan dukungan selama audit berlangsung.
Pemeriksaan BPK RI di lingkungan Kodam XXII/Tambun Bungai dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai 16 hingga 20 November 2026. Kegiatan entry briefing tersebut ditutup dengan penyerahan surat tugas kepada Tim Pemeriksa BPK RI sebagai tanda dimulainya rangkaian pemeriksaan. (red)













