News

Pemuda Pancasila Palangka Raya Kawal Hak Berladang Masyarakat Adat Dayak

×

Pemuda Pancasila Palangka Raya Kawal Hak Berladang Masyarakat Adat Dayak

Sebarkan artikel ini
Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya, Bush Valentino Lambung, menyampaikan sikap organisasi terkait perlindungan tradisi berladang masyarakat adat Dayak. (ist)

Palangka Raya, Nusaborneo.com – Tradisi berladang bukan sekadar aktivitas bercocok tanam bagi masyarakat Dayak. Lebih dari itu, berladang merupakan warisan leluhur yang menyimpan nilai budaya, kearifan lokal, sekaligus menjadi bagian dari identitas masyarakat adat.

Atas dasar itu, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya menyatakan penolakan terhadap upaya uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sikap tersebut disampaikan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya, Bush Valentino Lambung, saat mengikuti aksi damai bersama Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kalimantan Tengah dan Forum Kebangsaan di Bundaran Telawang, Kamis (19/11/2026).

Bush mengatakan, kehadiran Pemuda Pancasila dalam aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas bersama untuk menjaga adat istiadat dan hak masyarakat lokal agar tetap dihormati.

Menurutnya, aturan daerah yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas berladang masyarakat adat perlu dipertahankan, bukan justru dilemahkan.

“Ini aksi solidaritas seluruh organisasi masyarakat, khususnya TBBR, Pemuda Pancasila, dan Forum Kebangsaan Kalimantan Tengah. Kami ingin menyampaikan bahwa adat, adab, dan aturan yang berlaku di suatu daerah harus dihormati. Peraturan daerah mengenai peladang juga jangan diutak-atik,” tegas Bush.

Ia menilai, tradisi berladang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup masyarakat Dayak selama beberapa generasi. Pengetahuan mengenai tata cara membuka lahan diwariskan dari orang tua hingga anak cucu dengan mempertimbangkan aturan dan kondisi alam.

Bush menyebut, masyarakat adat memiliki kearifan tersendiri dalam mengelola lahan. Karena itu, tradisi tersebut tidak semestinya dipandang hanya dari sisi aktivitas pembukaan lahan, tetapi juga harus dilihat dari nilai budaya dan pengetahuan lokal yang menyertainya.

“Kami sebagai putra-putri Dayak tumbuh dari keluarga peladang. Dari kakek, nenek, hingga orang tua kami, semuanya memiliki sejarah dengan tradisi berladang. Mereka memahami bagaimana cara berladang yang benar. Bagi kami, para peladang adalah orang-orang luar biasa yang ikut membangun Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Bush juga mengajak pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal persoalan tersebut.

Ia secara khusus meminta Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, serta seluruh bupati di Kalteng memberikan perhatian terhadap perlindungan hak masyarakat adat.

Bush berharap, aspirasi masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengujian undang-undang di MK sehingga keputusan yang diambil tidak mengabaikan keberadaan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Dayak.

Baginya, menjaga tradisi berladang bukan hanya tentang mempertahankan cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga memastikan warisan leluhur tetap dikenal dan dihormati oleh generasi mendatang. (Red)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *