Pemprov Kalteng

Sebelum Mulai Berbisnis, DPMPTSP Kalteng Ingatkan Pentingnya Penuhi Aturan

×

Sebelum Mulai Berbisnis, DPMPTSP Kalteng Ingatkan Pentingnya Penuhi Aturan

Sebarkan artikel ini
Plt Kepala DPMPTSP Kalteng, Rangga Lesmana. (ist)

Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengingatkan para pelaku usaha agar tidak terburu-buru menjalankan kegiatan komersial sebelum seluruh tahapan dan persyaratan perizinan terpenuhi.

Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemprov Kalteng menekankan pentingnya memahami proses kegiatan usaha, mulai dari tahap persiapan hingga operasional dan komersial.

Plt Kepala DPMPTSP Kalteng, Rangga Lesmana, mengatakan, menjalankan usaha bukan hanya soal mengantongi izin. Ada sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi agar aktivitas bisnis berjalan sesuai ketentuan.

Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 Pasal 11 hingga 15, yang mengatur dua tahapan utama kegiatan usaha, yakni persiapan atau konstruksi serta operasional dan/atau komersial.

“Pelaku usaha perlu memahami bahwa kegiatan usaha memiliki tahapan. Dimulai dari persiapan atau konstruksi yang belum bersifat komersial, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan operasional dan/atau komersial,” ujar Rangga, Kamis (19/11/2026).

Pada tahap persiapan, pelaku usaha diwajibkan menyelesaikan sejumlah kebutuhan, mulai dari pengadaan tanah, pembersihan lahan, hingga pemenuhan persyaratan dasar seperti Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Selain itu, kesiapan gedung, peralatan, tenaga kerja, hingga uji coba produksi barang atau jasa juga harus diperhatikan. Pelaku usaha turut diwajibkan memenuhi standar usaha dan persyaratan perizinan berusaha.

Setelah seluruh persiapan terpenuhi, barulah kegiatan usaha dapat memasuki tahap operasional atau komersial. Pada fase ini, perusahaan mulai menjalankan aktivitas utama berupa produksi barang maupun penyediaan jasa, termasuk logistik, distribusi, pemasaran, dan kegiatan pendukung lainnya.

Rangga juga mengingatkan pelaku usaha yang membangun gedung agar memastikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) telah terpenuhi sebelum bangunan digunakan.

Tak kalah penting, kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tetap harus dilakukan secara berkala. Kewajiban tersebut berlaku tanpa melihat apakah usaha masih dalam tahap persiapan atau sudah beroperasi.

Melalui sosialisasi ketentuan ini, DPMPTSP Kalteng berharap pelaku usaha semakin memahami tanggung jawabnya. Dengan begitu, investasi dapat berjalan lebih tertib, memberikan kepastian hukum, serta mendukung iklim usaha yang sehat di Kalimantan Tengah. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *