Kuala Kapuas, Nusaborneo.com – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kapuas menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran kearifan lokal dan masyarakat hukum adat sebagai fondasi pelestarian lingkungan. Komitmen ini diwujudkan melalui Workshop Kebijakan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan Pengetahuan Tradisional Tahun 2025 yang digelar di Aula Bapperida Kapuas, Senin (10/11/2025).
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas, Usis I Sangkai, yang menekankan bahwa nilai-nilai lokal bukan hanya warisan budaya, tetapi juga sumber kebijaksanaan yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam.
“Masyarakat hukum adat memiliki peran besar dalam menjaga harmoni antara manusia dan alam. Kearifan lokal adalah bagian dari identitas yang harus terus dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam setiap kebijakan pembangunan,” ujar Usis.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk terus mengedepankan prinsip kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pihak terkait agar arah pembangunan tetap memperhatikan aspek sosial, ekologis, dan budaya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Staf Ahli Bupati bidang KSDM Budi Kurniawan, Asisten II Ferry Nuah, Kepala DLHK Karolinae, para camat, damang, serta tokoh masyarakat.
Sementara itu, Kepala DLHK Kapuas, Karolinae, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menyatukan persepsi lintas sektor terkait penerapan kebijakan berbasis kearifan lokal.
“Melalui workshop ini, kami ingin membangun komitmen bersama agar pelaksanaan kebijakan masyarakat hukum adat dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi lingkungan maupun masyarakat,” jelasnya.
Workshop ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang berpihak pada pelestarian lingkungan, sekaligus menjaga keberlangsungan nilai-nilai kultural yang telah diwariskan oleh leluhur masyarakat Kapuas. (red/hp)
