Jakarta, Nusaborneo.com – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menyampaikan pandangan strategis terkait penurunan alokasi dana transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialami pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ia menilai, kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama agar kebijakan fiskal nasional tetap menjamin keseimbangan pembangunan antarwilayah.
Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Keuangan RI, Edy mengungkapkan bahwa penurunan alokasi anggaran juga terjadi secara signifikan di wilayah Kalimantan. Berdasarkan data, Kalteng mengalami penurunan sekitar 45 persen, Kalimantan Selatan 46 persen, dan Kalimantan Timur hingga 73 persen.
“Penurunan ini tidak hanya terjadi di Kalimantan, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Banyak program pembangunan yang berpotensi tertunda,” ujar Edy, Selasa (7/10/2025).
Ia juga menyoroti ketimpangan dalam pembagian DBH yang belum mencerminkan kontribusi ekonomi daerah. Sebagai contoh, Kalimantan Timur yang merupakan daerah penghasil sumber daya alam hanya menerima DBH sekitar Rp10 miliar, lebih rendah dari beberapa provinsi non-penghasil.
“Kami tidak dalam posisi menyalahkan, namun mengajak semua pihak melihat kembali aspek keadilan fiskal. Pembangunan nasional hanya akan berjalan seimbang jika seluruh daerah diberi ruang fiskal yang proporsional,” imbuhnya.
Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa perubahan formula dan alokasi dana merupakan bagian dari penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Edy menyambut baik rencana evaluasi kebijakan transfer dana daerah yang akan dilakukan pada triwulan pertama tahun 2026. Ia berharap evaluasi tersebut dapat memperkuat pemerataan pembangunan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Prinsipnya, aliran dana publik harus segera menggerakkan ekonomi di seluruh wilayah. Kami sejalan dengan pandangan tersebut,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kalteng mendukung penuh kebijakan nasional, sembari berharap agar hasil evaluasi mendatang mempertimbangkan kondisi riil di daerah agar pembangunan berjalan seiring dengan visi kesejahteraan nasional. (Mda).
