Rakor mingguan tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, didampingi Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Setda Provinsi Kalteng Fanny Kartika Oktavianti, serta diikuti jajaran perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
Dalam forum itu, paparan dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa inflasi pada Februari 2026 dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turut memberikan andil terhadap pergerakan inflasi nasional maupun daerah.
Sejumlah komoditas strategis juga tercatat mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), di antaranya emas perhiasan, cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, serta telur ayam ras. Fluktuasi harga komoditas tersebut terjadi bervariasi antarwilayah, sehingga diperlukan langkah responsif dari pemerintah daerah.
BPS menekankan pentingnya pemantauan IPH sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi tekanan inflasi. Dengan pemetaan harga yang akurat, pemerintah daerah diharapkan dapat segera mengambil langkah pengendalian agar tidak berdampak pada daya beli masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Kantor Staf Presiden dalam rakor tersebut menegaskan bahwa stabilitas harga dan kelancaran distribusi menjadi faktor krusial dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah. Koordinasi lintas sektor antara pusat dan daerah perlu terus diperkuat, terutama dalam memastikan ketersediaan pasokan komoditas pangan dan energi.
Pemprov Kalteng menyatakan komitmennya untuk terus mengoptimalkan pengawasan harga di lapangan, mempercepat distribusi dari daerah surplus ke wilayah defisit, serta melakukan intervensi pasar jika diperlukan. Upaya ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika harga yang masih fluktuatif. (red/po)
