Muara Teweh, Nusaborneo.com – Ketidakstabilan aliran listrik yang masih dirasakan sejumlah desa di Kabupaten Barito Utara kembali mencuat sebagai keluhan utama masyarakat. Dalam kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin dan Felix Sonadie Y. Tingan, di Kecamatan Gunung Purei, Senin (1/12/2025), tiga kepala desa menyampaikan langsung kondisi yang selama ini membebani aktivitas warga.
Keluhan tersebut datang dari Kepala Desa Bukit Sawit, Desa Lemo II, dan Desa Lampeong. Mereka menuturkan bahwa distribusi listrik di wilayah masing-masing belum optimal—sebagian desa hanya menikmati aliran listrik pada malam hari, sementara siang hari padam total.
Kepala Desa Lampeong, Surianata, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut mengganggu pelayanan pemerintahan desa maupun kegiatan masyarakat.
“Kami di kantor desa kesulitan bekerja saat siang karena listrik padam. Terpaksa menggunakan genset. Masyarakat juga terus mengeluh soal penyaluran listrik ini,” ujar Surianata.
Menanggapi curahan hati para pemimpin desa itu, Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menegaskan bahwa persoalan listrik telah menjadi prioritas dalam program unggulannya bersama Wakil Bupati.
Menurut Bupati, permasalahan listrik, jaringan internet, infrastruktur jalan dan jembatan, hingga kekurangan tenaga pendidik telah dimasukkan dalam agenda pembangunan daerah mulai tahun 2026.
“Semua keluhan masyarakat sudah masuk dalam program unggulan kami. Tahun 2026 mulai kami kerjakan satu per satu,” tegasnya.
Shalahuddin menyampaikan bahwa pihaknya akan menggandeng PLN dan Telkom untuk mempercepat penyelesaian masalah listrik dan sinyal di seluruh desa. Ia juga menyebut pembentukan Tim Percepatan Pembangunan guna memastikan program berjalan efektif.
“Kami targetkan paling lambat 2027 Barito Utara sudah terang semuanya. Listrik merata, sinyal internet juga tersedia. Jadi apa yang dikeluhkan masyarakat hari ini, insya Allah mulai 2026 sudah mulai direalisasikan,” kata Shalahuddin.
Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap masyarakat di desa-desa terpencil tidak lagi mengalami keterbatasan layanan dasar seperti listrik dan jaringan komunikasi, sehingga aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik dapat berjalan lebih baik di tahun-tahun mendatang. (red)
