Muara Teweh, Nusaborneo.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, mendorong percepatan penyelesaian persoalan perizinan dan status kawasan yang dinilai masih menjadi hambatan pembangunan di daerah.
Hal itu disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemkab Barito Utara dan sejumlah pihak terkait dan masyarakat di Gedung DPRD Barito Utara, Senin (22/6/2026).
Taufik menilai berbagai dokumen perizinan yang belum tuntas harus segera diselesaikan agar tidak menghambat investasi maupun program pembangunan.
“Kami tidak ingin pembangunan terhambat karena persoalan administrasi dan perizinan yang berlarut-larut,” kata Taufik.
Ia juga menyoroti masih adanya fasilitas pemerintah yang berada di kawasan berstatus hutan produksi. Menurutnya, persoalan tersebut memerlukan solusi konkret dari pemerintah pusat agar tidak menghambat pembangunan daerah.
Taufik menegaskan Fraksi PDIP siap mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperjuangkan penyelesaian masalah tersebut hingga ke tingkat kementerian dan DPR RI.
“Kami siap bersama masyarakat menyampaikan langsung persoalan ini ke pemerintah pusat agar ada solusi yang jelas,” tegasnya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat menjadi kunci untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Utara. (red/at)
