Pulang Pisau, Nusaborneo.com – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mulai mengencangkan ikat pinggang anggaran di tengah dinamika fiskal daerah. Hal itu mengemuka dalam pertemuan Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa’i bersama insan pers yang digelar di Watta Coffee Rey 2, Jalan Abel Gawei, Kamis (2/4/2026) malam.
Didampingi Wakil Bupati Ahmad Jayadikarta, pertemuan yang berlangsung santai tersebut berubah menjadi forum diskusi serius terkait arah kebijakan pembangunan, kondisi masyarakat, hingga peran media dalam mengawal program pemerintah. Sejumlah kepala perangkat daerah turut hadir, di antaranya Kepala Kominfosandi Hendri Aroyo, Kepala BKPSDM Hendra, serta Kepala BKAD Wahyu Jatmiko.
Dalam pemaparannya, Bupati Ahmad Rifa’i menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi langkah strategis yang harus ditempuh pemerintah daerah saat ini. Kebijakan tersebut, kata dia, bukan tanpa konsekuensi, terutama terhadap pelaksanaan sejumlah kegiatan pembangunan.
“Penyesuaian anggaran ini menjadi tantangan tersendiri. Namun, kami tetap berkomitmen menjaga program prioritas, termasuk mendukung agenda nasional serta memastikan hak-hak ASN tetap terpenuhi,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, untuk menjaga keseimbangan fiskal, sejumlah kegiatan fisik akan direduksi sementara waktu. Langkah ini diambil agar alokasi anggaran dapat difokuskan pada sektor yang dinilai lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati Ahmad Jayadikarta menyoroti pentingnya peran media dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas kebijakan pemerintah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers menjadi kunci dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang.
“Media adalah mitra strategis. Kami berharap komunikasi seperti ini terus terjalin agar informasi pembangunan dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat,” ujarnya.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi jurnalis untuk menyampaikan berbagai masukan dan kritik konstruktif terhadap jalannya pemerintahan. Dialog dua arah yang terbangun diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran. (red/tn)
