Palangka Raya, Nusaborneo.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menggelar Workshop Pengintegrasian Gender ke Dalam Dokumen Kebijakan bagi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bapperida Selasa, (9/9/2025) menjadi langkah strategis dalam memperkuat kebijakan pembangunan yang responsif dan inklusif.
Workshop dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka, mewakili Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung. Dalam sambutan tertulisnya, Leonard menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah mandat nasional yang harus dijalankan oleh seluruh perangkat daerah.
“Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan nasional yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Karena itu, setiap perangkat daerah harus memasukkan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi,” ujar Hamka.
Leonard juga menekankan pentingnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, wilayah, dan kondisi sosial ekonomi sebagai fondasi penyusunan kebijakan yang adil dan tepat sasaran.
“Kebijakan responsif gender terwujud bila didukung data yang akurat. Hal ini menjadi kunci agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan secara adil dan setara oleh seluruh lapisan masyarakat,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan PUG tidak bisa dicapai secara parsial. Kolaborasi lintas sektor dan sinergi antar perangkat daerah menjadi kunci utama.
Sementara itu, Pengawas Perempuan dan Anak DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, Ricko Brilyanu, dalam laporannya menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap integrasi gender dalam dokumen kebijakan, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan mendorong pencapaian indikator pembangunan gender.
“Kita ingin memastikan program dan kegiatan pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak-anak, lansia, maupun kelompok rentan lainnya,” ujar Ricko.
Workshop ini diharapkan menghasilkan rencana tindak lanjut di setiap kabupaten/kota serta memperkuat komitmen pimpinan daerah dalam mendukung kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. (Mda).
