Muara Teweh, Nusaborneo.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyatakan kesiapannya untuk mendukung strategi nasional penanggulangan kemiskinan melalui pengendalian inflasi. Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Penanggulangan Kemiskinan, yang digelar secara virtual dan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, Senin (8/9/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Di Barito Utara, rakor dilaksanakan di Aula Setda Lantai I, Muara Teweh, dengan dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Indra Gunawan, Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Sekda Drs. Muhlis, para asisten, kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.
Dalam arahannya, Menko PM Muhaimin Iskandar menekankan bahwa pengendalian inflasi adalah langkah fundamental dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Garis kemiskinan naik seiring meningkatnya inflasi. Oleh karena itu, pengendalian harga-harga pokok harus menjadi prioritas pemerintah daerah agar tidak muncul warga miskin baru,” tegas Muhaimin.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa paradigma baru penanggulangan kemiskinan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak lagi mengandalkan bantuan sosial semata, melainkan lebih menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan.
“Peningkatan pendapatan adalah kunci. Semangat pemberdayaan ini mencerminkan nilai dari sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.
Tiga Fokus Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Dalam paparannya, Muhaimin menyebutkan bahwa Inpres Nomor 8 Tahun 2025 menjadi dasar pelaksanaan program, yang mencakup tiga fokus utama:
1. Pengurangan beban pengeluaran dasar, melalui jaminan sosial dan bantuan yang tepat sasaran.
2. Peningkatan pendapatan masyarakat, melalui perluasan akses kerja, peningkatan kapasitas tenaga kerja, dan penciptaan peluang usaha.
3. Pengurangan kantong-kantong kemiskinan, lewat perbaikan rumah tidak layak huni, pemenuhan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan kawasan.
“Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat penting. Masing-masing daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelompok rentan agar tidak jatuh miskin,” tutupnya.
Pemkab Barut Siap Tindak Lanjut
Menanggapi arahan tersebut, Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk bersinergi dengan kebijakan pusat.
“Kami berkomitmen mendukung penuh program nasional penanggulangan kemiskinan, terutama melalui pengendalian inflasi, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan akses terhadap ekonomi kerakyatan. Tujuan kami tidak hanya mengangkat masyarakat dari kemiskinan, tapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menyatakan bahwa DPRD akan menjadi mitra aktif dalam mendukung kebijakan daerah.
“DPRD Barito Utara siap mengawal langkah-langkah strategis yang ditempuh pemerintah daerah, baik dari sisi regulasi maupun anggaran. Kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah kita,” tegasnya.
Melalui partisipasi aktif dalam rakor nasional ini, Pemkab Barito Utara menunjukkan keseriusan dalam memperkuat sinergi pusat-daerah guna menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.(red)
