Muara Teweh, Nusaborneo.com – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Kabupaten Barito Utara melalui juru bicaranya, Hj. Sri Neni Trianawati, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025, yang sebelumnya telah disampaikan oleh Pj. Bupati Barito Utara dalam rapat paripurna DPRD.
Dalam pendapat akhir fraksinya, Hj. Sri Neni menyoroti adanya perubahan signifikan pada struktur anggaran, yang menurutnya perlu penjelasan mendalam sebelum pembahasan teknis dilanjutkan.
“Setelah mencermati pidato pengantar Pj. Bupati, fraksi kami mencatat beberapa perubahan penting yang harus dijelaskan lebih lanjut, khususnya terkait penurunan dana transfer dari pemerintah pusat dan kenaikan belanja daerah yang cukup signifikan,” ujar Hj. Sri Neni di hadapan forum paripurna DPRD Barito Utara, baru-baru ini.
F-KIR mencatat bahwa Dana Transfer dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan dari sebelumnya Rp2,909 triliun menjadi Rp2,824 triliun, atau turun sekitar Rp85 miliar. Penurunan ini dinilai berpotensi berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan.
“Kami meminta penjelasan rinci terkait penyebab penurunan ini dan bagaimana strategi pemerintah daerah untuk tetap menjaga pelaksanaan program prioritas,” tegas Hj. Sri Neni.
Selain itu, Fraksi juga menyoroti kenaikan Belanja Daerah yang melonjak dari Rp3,116 triliun menjadi Rp3,460 triliun, atau meningkat sekitar 11,03 persen. Menurutnya, tambahan anggaran belanja tersebut harus diarahkan dengan tepat dan memiliki dasar perencanaan yang jelas.
“Kenaikan belanja ini harus memiliki justifikasi yang kuat. Kami ingin mengetahui sektor mana saja yang menjadi fokus alokasi tambahan anggaran tersebut,” tambahnya.
F-KIR juga menyoroti lonjakan defisit anggaran yang cukup tajam. Dalam APBD Murni 2025, defisit tercatat sebesar Rp99,8 miliar, namun dalam Raperda Perubahan meningkat menjadi Rp485,2 miliar, atau naik lebih dari Rp385 miliar.
“Kami meminta penjelasan mendetail terkait sumber pembiayaan defisit yang meningkat tajam ini. Fraksi kami juga khawatir terhadap dampaknya terhadap stabilitas fiskal daerah dalam jangka menengah dan panjang,” tutur Hj. Sri Neni.
Meski menyampaikan sejumlah catatan dan kritik konstruktif, Fraksi Karya Indonesia Raya menyatakan komitmennya untuk mendukung pembahasan Raperda Perubahan APBD secara lebih mendalam bersama pihak eksekutif.
“Kami siap untuk melanjutkan pembahasan secara konstruktif demi terciptanya APBD yang sehat, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Barito Utara,” pungkas Hj. Sri Neni Trianawati. (red)
