Muara Teweh, Nusaborneo.com – Kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yang masih dirasakan masyarakat menjadi perhatian DPRD Kabupaten Barito Utara. Komisi II DPRD Barito Utara meminta pemerintah daerah memperkuat langkah pengendalian inflasi, salah satunya melalui pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara berkelanjutan.
Sekretaris Komisi II DPRD Barito Utara, Ardianto, mengatakan program pasar murah menjadi instrumen penting untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau di tengah meningkatnya biaya distribusi barang.
“Keluhan masyarakat terkait harga sembako yang terus naik harus menjadi perhatian serius. Operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang wajar,” ujar Ardianto di Muara Teweh, Jumat (19/6/2026).
Menurut dia, kenaikan harga sejumlah komoditas tidak hanya dipengaruhi faktor ketersediaan barang, tetapi juga tingginya biaya transportasi dan distribusi yang berdampak langsung pada harga jual di tingkat konsumen.
Karena itu, Ardianto menilai pengendalian harga tidak bisa dilakukan melalui satu kebijakan saja. Pemerintah daerah perlu menjalankan berbagai langkah strategis yang saling mendukung, mulai dari menjaga pasokan hingga memperkuat pengawasan di lapangan.
Ia mengusulkan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas tertentu sebagai salah satu upaya mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali di pasar.
Selain itu, dukungan kepada petani dan produsen lokal juga dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan pangan. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa bantuan benih, pupuk, sarana produksi pertanian, hingga subsidi distribusi.
“Ketahanan pangan harus dibangun dari sektor produksi. Jika petani memperoleh dukungan yang cukup, maka hasil produksi meningkat dan pasokan kebutuhan masyarakat menjadi lebih terjamin,” katanya.
Di sisi lain, Ardianto meminta pemerintah daerah mengoptimalkan cadangan pangan yang dimiliki serta memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke tingkat masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap rantai distribusi agar tidak terjadi kelangkaan barang maupun lonjakan harga yang tidak wajar.
Menurutnya, peran Satgas Pangan perlu diperkuat untuk memantau stok kebutuhan pokok sekaligus mencegah praktik penimbunan dan spekulasi harga yang dapat merugikan masyarakat.
“Pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan konsumen,” ujarnya.
Ardianto juga menilai program bantuan pangan bagi masyarakat rentan perlu terus dilanjutkan, terutama ketika terjadi kenaikan harga komoditas strategis yang berpotensi menekan daya beli warga.
Untuk jangka panjang, ia mendorong pemerintah daerah meningkatkan produksi pangan lokal agar Barito Utara tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar daerah. Menurutnya, potensi sektor pertanian yang dimiliki daerah dapat menjadi kekuatan dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.
“Jika produksi lokal semakin kuat, pasokan pangan akan lebih terjamin dan harga kebutuhan pokok dapat lebih terkendali. Ini menjadi langkah penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat,” kata Ardianto.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, petani, distributor, dan masyarakat terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga serta memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang terjangkau bagi seluruh warga. (red/at)
