Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Lokakarya Kemitraan Multi Pihak (KMP) Tahap I di Aula Kantor Bapperida, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nasional, sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022.
Sekretaris Bapperida Maulana Akbar menyampaikan, Kalimantan Tengah menjadi salah satu lokasi pilot proyek kerja sama Indonesia–Jerman 2024–2027. Proyek ini fokus pada penguatan sinergi dan implementasi SDGs dengan memanfaatkan potensi daerah secara optimal.
Ia menekankan, tantangan pengelolaan lahan gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. “Diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga adat, dan mitra pembangunan,” ujarnya.
Maulana menegaskan, pilar SDGs seperti pengentasan kemiskinan, penanganan perubahan iklim, dan ekosistem daratan hanya bisa dicapai melalui kemitraan nyata. “Kemitraan itu harus hidup, bukan hanya di atas dokumen,” tegasnya.
Pemprov Kalteng berkomitmen menjadikan KMP sebagai platform kolaborasi resmi yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Maulana menyampaikan tiga pesan penting:
- Kemitraan harus setara, dengan masyarakat lokal dan lembaga adat sebagai pusatnya.
- Harus ada aksi cepat di tahun pertama, seperti penguatan mata pencaharian karet di Pilang, sistem kewaspadaan dini kebakaran, dan tata kelola desa gambut berbasis adat.
- Dokumen aksi bersama harus jelas dan terukur, mencantumkan siapa melakukan apa.
Ia berharap hasil lokakarya tidak berhenti pada laporan, tetapi menjadi komitmen kelembagaan dan rencana aksi nyata untuk mempercepat pencapaian SDGs di Kalimantan Tengah. (Mda).
