Palangka Raya, Nusaborneo.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tanpa kendala berarti di lapangan. Kepastian itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Mekanisme Pemantauan Program MBG bersama kementerian dan lembaga pusat, Senin, (17/11/2025).
Menurut Herson, persoalan yang dihadapi bukan pada aspek teknis, melainkan pada kondisi geografis dan luasnya wilayah Kalteng. Faktor tersebut membuat standar biaya operasional perlu penyesuaian, terutama bagi daerah berstatus tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemerintah pusat juga telah menyetujui pelonggaran syarat bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil agar masyarakat pedalaman tetap dapat mengakses layanan MBG secara optimal. Ia berharap kebijakan tersebut mempercepat capaian target nasional hingga 80 persen pada akhir tahun.
Meski demikian, pola pengawasan tetap dilakukan secara berjenjang melalui laporan kabupaten/kota.
“Kalau pemprov turun sampai ke desa akan sulit, jadi kita monitor berjenjang saja. Laporannya nanti yang kita tindaklanjuti,” ujar Herson.
Ia mengakui isu kualitas makanan masih muncul di sejumlah daerah, meski sebagian besar kasus terjadi beberapa waktu lalu dan telah ditangani. Untuk laporan terbaru, pihaknya meminta agar penyebabnya segera ditelusuri demi mencegah kasus serupa terulang.
“Ya dicari penyebabnya, agar tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Herson menambahkan, stabilitas pelaksanaan MBG sangat bergantung pada kerja lintas sektor. Pengawasan dilakukan bersama Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Pendidikan, serta perangkat daerah lainnya. Pemprov Kalteng juga mengandalkan Satgas MBG di tingkat provinsi hingga kabupaten sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN).
“Tugasnya kolaborasi dengan BGN untuk memantau, men-support, dan memastikan pelaksanaan program berjalan baik,” jelasnya. (Mda)
