Palangka Raya, Nusaborneo.com – Peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan tata ruang menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rapat dan sosialisasi yang digelar di Aula Manggatang Tarung Dinas PUPR Kalteng, Jumat (14/11/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Bidang Penatagunaan Tanah Kanwil BPN Kalteng, Muhammad Irfan, S.H., M.H., yang hadir mewakili peran strategis BPN dalam implementasi kebijakan pertanahan dan tata ruang di daerah.
Agenda rapat membahas secara komprehensif pentingnya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai bagian dari mekanisme pengendalian tata ruang nasional. Penilaian KKPR kini menjadi instrumen wajib dalam pengajuan kegiatan pemanfaatan ruang oleh pelaku usaha maupun pemerintah, sehingga pemahaman teknis dari aparatur pemerintah daerah sangat diperlukan.
Dalam paparannya, narasumber dari Dinas PUPR dan Kanwil BPN menekankan bahwa pengawasan tata ruang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus dilakukan secara faktual di lapangan untuk memastikan tidak adanya kegiatan yang bertentangan dengan rencana tata ruang.
Muhammad Irfan juga menegaskan bahwa BPN siap memberikan dukungan teknis dan koordinasi dalam proses penilaian pemanfaatan ruang di Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini merupakan implementasi dari PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Permen ATR/BPN 21/2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.
Dengan landasan hukum tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin mampu menjalankan fungsinya dalam memastikan keteraturan pembangunan serta mencegah terjadinya tumpang tindih pemanfaatan lahan. (Red/foto:ist)
