Muara Teweh, Nusaborneo.com – Upaya Bupati Barito Utara H. Shalahuddin dalam memperkuat kedisiplinan aparatur sipil negara mendapat dukungan dari jajaran legislatif. Anggota DPRD Barito Utara, Jamilah, menyebut langkah tegas yang ditunjukkan kepala daerah menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam menata birokrasi yang lebih profesional.
Apresiasi itu disampaikan Jamilah usai pelaksanaan apel gabungan di lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SosPMD) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pada Senin (24/11/2025). Apel yang dipimpin langsung Bupati, turut dihadiri Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingang dan Sekda Drs. Muhlis, serta disambut antusias oleh ASN yang hadir.
Dalam arahannya, Bupati menekankan kembali pentingnya kedisiplinan waktu, integritas, dan output kinerja yang terukur. Ia juga menegaskan bahwa setiap pimpinan organisasi perangkat daerah wajib memberikan laporan perkembangan kinerja dan penyerapan anggaran secara berkala.
Menilai sikap tersebut, Jamilah menyebut kehadiran Bupati di tengah barisan ASN menjadi bentuk keteladanan sekaligus evaluasi langsung terhadap kedisiplinan aparatur.
“Ini langkah nyata yang harus kita dukung. Reformasi birokrasi tidak akan berjalan tanpa kedisiplinan. Kehadiran Bupati memberi pesan jelas bahwa pelayanan publik harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).
Ia menambahkan, DPRD siap bersinergi dengan eksekutif guna memastikan perbaikan manajemen kerja ASN berjalan berkesinambungan. Menurutnya, pembinaan dan pengawasan perlu diperkuat agar hasil kerja aparatur benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Jamilah juga meminta kepala dinas menindaklanjuti arahan Bupati, khususnya terkait percepatan kinerja, penyerapan anggaran, dan penyelesaian target program. “Setiap kegiatan harus terukur dan tuntas. Jangan hanya administratif, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Apel gabungan tersebut dinilai menjadi momentum mendorong budaya kerja yang lebih disiplin dan produktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara—sebuah langkah yang dianggap tepat untuk memperkuat pelayanan dan tata kelola pemerintahan ke depan. (red)
