Denpasar, Nusaborneo.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan perlunya penguatan kolaborasi antara pemerintah dengan Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan manajemen administrasi pertanahan di Indonesia semakin profesional, akurat, dan bebas dari celah kesalahan data.
Pesan itu ia sampaikan saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) MASKI 2025 di Bali, Selasa (25/11/2025). Di hadapan ratusan surveyor kadaster berlisensi, Nusron menyebut peran MASKI tidak hanya sebagai mitra teknis, namun juga sebagai garda terdepan penjaga kualitas data pertanahan nasional.
“Kinerja ATR/BPN sangat ditentukan oleh kualitas pekerjaan rekan-rekan surveyor. Karena itu saya mengajak MASKI bersama-sama memperbaiki land tenure dan tata administrasi pertanahan secara menyeluruh,” ucapnya.
Menteri Nusron menekankan perlunya MASKI menyusun standar kerja yang lebih kokoh, termasuk quality control, quality assurance, hingga penyusunan kode etik yang mampu meningkatkan profesionalisme anggotanya. Ia mengingatkan bahwa produk kadastral harus dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki aspek pengelolaan risiko yang jelas.
“Semua data harus valid dan bebas penyimpangan. Jika satu bidang tanah sampai tercatat dimiliki lebih dari satu orang, itu bukti ada proses yang tidak tepat,” tegas Nusron.
Ia juga mendorong kemungkinan penerapan sertifikasi tambahan bagi surveyor independen, khususnya terkait integritas, kehati-hatian, dan manajemen risiko dalam pekerjaan kadastral.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron mengajak seluruh surveyor untuk menjaga integritas dan tidak mengabaikan ketelitian dalam proses pengumpulan data fisik maupun administratif. Menurutnya, kesalahan sekecil apa pun dapat berakibat panjang, mulai dari sengketa lahan hingga hilangnya hak masyarakat atas tanahnya.
“Produk hanya akan kredibel jika prosesnya juga kredibel. Dan yang paling memahami proses itu adalah Anda semua,” tuturnya memberi penekanan.
Munas MASKI 2025 turut diisi dengan paparan dari sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, Mohamad Gugus Perdana.
Mendampingi Menteri Nusron, hadir Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, Kepala Kanwil BPN Bali I Made Daging, serta jajaran pejabat pertanahan lainnya. Sementara dari pihak organisasi, Ketua Umum MASKI Loerdi Latrianto berada di barisan terdepan menyambut aspirasi dan arah kebijakan baru.
Di penghujung acara, Nusron menutup dengan pesan agar surveyor tetap menjadi penjaga akurasi data pertanahan Indonesia.
“Transparansi informasi pertanahan adalah hak publik. Jangan sampai kesalahan kadastral membuat hak masyarakat kabur,” pungkasnya. (red/foto:ist)
