Karawang, Nusaborneo.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menggelar dialog terbuka dengan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota di Jawa Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Rabu (07/01/2026), sebagai upaya menyerap langsung berbagai persoalan pelayanan pertanahan yang dihadapi di lapangan.
Dalam arahannya, Menteri Nusron menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi ruang komunikasi dua arah antara pusat dan daerah. Ia menegaskan pentingnya masukan dari jajaran Kantor Pertanahan sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pertanahan nasional.
“Saya ingin mendengar langsung problem yang dihadapi di daerah. Kalau memang ada kebijakan yang perlu disesuaikan atau regulasi yang perlu diperbarui, mari kita bicarakan secara terbuka,” ujar Nusron Wahid.
Menurutnya, kebijakan pertanahan tidak boleh hanya disusun berdasarkan perspektif pusat, tetapi harus berangkat dari realitas di lapangan. Oleh karena itu, keterbukaan dan keberanian menyampaikan kendala menjadi kunci perbaikan tata kelola pertanahan ke depan.
Menteri Nusron juga menekankan bahwa kegiatan pengarahan ini bukan sekadar agenda formal, melainkan forum strategis untuk memastikan pelayanan pertanahan berjalan efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, lima Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan langsung berbagai aspirasi dan tantangan yang dihadapi, yakni dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Beragam isu mulai dari kendala teknis hingga aspek regulasi menjadi bahan diskusi dalam forum tersebut.
Seluruh masukan yang dihimpun akan menjadi bagian dari proses evaluasi internal Kementerian ATR/BPN dalam rangka memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Pertemuan ini dipandu oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang I Ketut Gede Ary Sucaya, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian. (Red/foto:ist)
