Palangka Raya, Nusaborneo.com – Penutupan sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Tengah dinilai sebagai langkah tepat untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus memastikan standar pelayanan tetap terjaga.
Kebijakan tersebut mendapat perhatian dari DPRD Kalimantan Tengah, terutama karena masih ditemukan kekurangan pada sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di beberapa lokasi layanan.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mengatakan keberadaan IPAL yang memenuhi standar merupakan bagian penting dari operasional dapur SPPG. Menurutnya, fasilitas itu harus dipastikan berfungsi baik karena program tersebut menyasar kelompok rentan seperti pelajar, ibu hamil, dan balita.
“Jika pengelolaan limbah tidak berjalan optimal, dampaknya bisa mencemari lingkungan dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu, persoalan ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Ia menegaskan, standar kebersihan tidak hanya berkaitan dengan proses pengolahan makanan, tetapi juga menyangkut sistem pendukung lainnya, termasuk pengelolaan limbah. Apabila aspek tersebut diabaikan, potensi kontaminasi dapat meningkat.
Menurutnya, keputusan pemerintah menghentikan sementara operasional SPPG yang belum memenuhi ketentuan merupakan bentuk kehati-hatian agar manfaat program tetap berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru.
Siti Nafsiah menambahkan, penutupan tersebut bukan bersifat permanen. Pengelola tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pembenahan fasilitas agar dapat kembali beroperasi setelah seluruh persyaratan dipenuhi.
“Ini hanya sementara. Setelah dilakukan perbaikan dan sesuai standar, tentu layanan bisa dibuka kembali,” katanya.
Ia berharap evaluasi yang dilakukan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan SPPG, sehingga masyarakat kembali percaya dan program pemenuhan gizi dapat berjalan maksimal, aman, serta berkelanjutan. (red/yd)
