Palangka Raya, Nusaborneo.com – DPRD Provinsi menggelar audiensi bersama Aliansi Penambang Rakyat sebagai upaya menampung aspirasi masyarakat terkait penertiban aktivitas tambang emas rakyat di sejumlah daerah.
Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (15/4/2026) di ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kalteng, , serta dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk unsur TNI, Polri, dan pemerintah provinsi.
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merespons dinamika yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait aktivitas pertambangan rakyat yang menjadi sumber penghidupan bagi sebagian warga.
Dalam audiensi itu, para penambang menyampaikan sejumlah aspirasi, terutama terkait dampak razia dan penertiban yang dinilai berpengaruh terhadap mata pencaharian mereka. Seluruh masukan tersebut diterima dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ke depan.
Arton menegaskan pentingnya dialog terbuka sebagai langkah mencari titik temu antara penegakan aturan dan perlindungan masyarakat.
“Melalui forum ini diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat dalam menata pertambangan rakyat dengan memperhatikan aspek hukum, keselamatan, dan kesejahteraan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan terus mendorong komunikasi yang konstruktif agar penataan sektor pertambangan rakyat dapat berjalan lebih adil dan bijaksana.
Audiensi ini diharapkan menjadi awal dalam membangun kesepahaman bersama, sehingga aktivitas pertambangan rakyat ke depan dapat berlangsung lebih tertib, humanis, serta berkelanjutan tanpa mengabaikan aturan hukum dan kelestarian lingkungan. (Red/yd)
