Magelang, Nusaborneo.com – Ratusan pimpinan DPRD dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti retret nasional yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 15–19 April 2026. Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat koordinasi serta menyamakan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, M. Ansyari, turut ambil bagian dalam agenda tersebut.
Ia menilai forum ini penting sebagai ruang diskusi antarpimpinan legislatif guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Menurut Ansyari, fungsi legislatif tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga memastikan program pembangunan berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kita mendapatkan banyak perspektif baru, terutama dalam hal kepemimpinan dan wawasan kebangsaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinkronisasi kebijakan menjadi salah satu fokus utama dalam retret tersebut. Dengan adanya keselarasan antara program pusat dan daerah, potensi tumpang tindih kebijakan dapat diminimalkan sehingga pelaksanaan pembangunan lebih optimal.
Selain menjadi forum pertukaran gagasan, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat komunikasi antardaerah. Hal ini dinilai penting untuk menciptakan kolaborasi yang solid dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.
Retret ini diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) melalui program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD).
Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan membentuk karakter kepemimpinan yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ia menegaskan, pembekalan ini menjadi bagian dari upaya mendukung visi besar Indonesia Emas 2045. Para pimpinan DPRD diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai strategis yang diperoleh selama kegiatan dalam pelaksanaan tugas mereka di daerah.
Dengan berakhirnya retret ini, para peserta diharapkan membawa semangat baru dalam memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif, demi mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan. (Red/tim)
