Palangka Raya, Nusaborneo.com – Upaya percepatan penurunan angka stunting di Kalimantan Tengah terus diperkuat. Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah, Aisyah Thisia Agustiar Sabran, meminta sinergi lintas sektor diperkuat agar target prevalensi stunting 18,8 persen pada 2026 dapat tercapai.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting serta Penilaian Kinerja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (29/4/2026).
Menurut Aisyah, pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam RPJMD dan Renstra Provinsi Kalimantan Tengah 2025–2029. Ia menilai keluarga memiliki peran sentral sebagai pondasi mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Rakorda ini momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama mendukung program prioritas nasional sekaligus mewujudkan visi Kalteng Berkah, Kalteng Maju,” ujarnya.
Ia menyebut capaian penurunan stunting di Kalteng menunjukkan tren positif. Dari 27,4 persen pada 2021, turun menjadi 22,1 persen pada 2024. Pemerintah daerah kini menargetkan angka itu turun lagi menjadi 20,6 persen pada 2025 dan 18,8 persen pada 2026.
Meski demikian, ia menegaskan penanganan stunting tidak cukup hanya dari sektor kesehatan. Persoalan tersebut berkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat, produktivitas, hingga daya saing daerah di masa depan.
Karena itu, sejumlah program prioritas terus didorong, di antaranya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), pemberdayaan lansia, pemanfaatan platform digital, hingga program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Keberhasilan program sangat ditentukan kolaborasi semua pihak dan pelaksanaan yang tepat sasaran di daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng (Pj. Sekda Kalteng) Linae Victoria Aden mengatakan penurunan prevalensi stunting dari 23,5 persen pada 2023 menjadi 22,1 persen pada 2024 patut diapresiasi, namun tantangan ke depan masih besar.
Ia menekankan perlunya penguatan kualitas data, monitoring evaluasi layanan, realisasi anggaran, serta identifikasi kendala lapangan agar kebijakan yang diambil lebih efektif.
Rakorda tersebut juga dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang telah menuntaskan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029 serta menunjukkan kinerja baik dalam percepatan penurunan stunting tahun 2025. (red/am)
