Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Salah satunya diwujudkan melalui Pelatihan Manajemen Pelayanan Publik Tahun 2026 yang digelar di Aula Sei Kapuas BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (18/5/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalteng, Sunarti.
Dalam sambutannya, Sunarti menekankan bahwa kualitas pelayanan publik menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, ASN dituntut mampu bekerja secara profesional, cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pelayanan publik merupakan cerminan dari kinerja pemerintah. Karena itu ASN harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menilai penguatan kompetensi ASN menjadi langkah penting dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
“Keberhasilan pelayanan publik sangat bergantung pada kualitas sumber daya aparatur. Profesionalisme dan integritas harus terus ditingkatkan,” tambahnya.
Sementara itu, Plh Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah Ida Suharti Ningsih mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan ASN dalam mengelola pelayanan publik yang efektif dan profesional.
Menurut Ida, pelatihan berlangsung selama empat hari, mulai 18 hingga 21 Mei 2026, dengan metode pembelajaran yang meliputi diskusi kelompok, studi kasus, pembelajaran klasikal, hingga penyusunan rencana aksi pelayanan publik.
“Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di unit kerja masing-masing,” jelasnya.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas birokrasi sekaligus memperkuat pelayanan publik yang humanis dan berintegritas di Kalimantan Tengah.
Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kalteng, narasumber, serta panitia penyelenggara. (red/shah)
