Jakarta, Nusaborneo.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, memaparkan perkembangan dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Papua Selatan. Menurutnya, sejumlah langkah strategis telah dilakukan untuk memperkuat fondasi tata ruang dan perizinan guna mendukung proyek yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.
Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang berlangsung di Jakarta, Rabu (10/6/2026), Ossy menjelaskan bahwa penyesuaian tata ruang menjadi salah satu fokus utama. Ia menyebut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Papua Selatan telah ditetapkan sejak Oktober 2025.
Selain itu, dari target 19 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang disiapkan di wilayah tersebut, empat RDTR telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.
“Empat RDTR sudah ditetapkan dan tiga di antaranya telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS),” ujar Ossy dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Ia mengatakan, percepatan penyusunan RDTR lainnya terus dilakukan untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang sekaligus mendorong kemudahan investasi di Papua Selatan.
Tak hanya dari sisi tata ruang, ATR/BPN juga mencatat kemajuan dalam proses perizinan pemanfaatan ruang. Hingga saat ini, tiga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) telah diterbitkan untuk mendukung pengembangan kawasan.
Menurut Ossy, izin tersebut akan digunakan untuk pengembangan kawasan tanaman pangan, pembangunan pelabuhan pendukung, serta pengembangan perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, tiga permohonan KKPR lainnya masih dalam tahap proses.
“Kami pada prinsipnya akan mendukung setiap permohonan KKPR sepanjang seluruh persyaratan yang diperlukan dapat dipenuhi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ossy yang didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, juga menyoroti capaian Papua Selatan dalam memenuhi ketentuan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
Ia menyebut realisasi KP2B di Papua Selatan telah mencapai 87,24 persen. Angka tersebut dinilai menjadi modal penting dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, Papua Selatan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu sentra pangan, energi, dan bioindustri nasional. Karena itu, ATR/BPN berkomitmen memastikan seluruh proses pembangunan berjalan di atas landasan tata ruang yang jelas dan memiliki kepastian hukum.
Rakortas tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, di antaranya Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Fais Nurofiq, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Hadir pula perwakilan Pemerintah Kabupaten Merauke dan sejumlah pejabat dari kementerian terkait. (red/foto:ist)
