Palangka Raya, Nusaborneo.com – Presiden Prabowo Subianto menyoroti sejumlah agenda strategis dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya kemandirian pangan, reformasi birokrasi, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih hingga penguatan Koperasi Desa Merah Putih.
Prabowo mengingat kembali sumpah yang diucapkannya saat dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Dia menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Salah satu perhatian utama Prabowo adalah mewujudkan kemandirian pangan. Menurutnya, Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan kekuatan sendiri.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah perlu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi petani. Mulai dari akses pupuk, harga gabah hingga persoalan aturan dan prosedur birokrasi.
“Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit,” kata Prabowo.
Dia juga menegaskan reformasi birokrasi harus dilakukan agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien. Birokrasi juga diminta tidak menjadi ruang penyalahgunaan kewenangan.
“Birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit,” tegasnya.
Selain pangan dan birokrasi, Prabowo memaparkan perkembangan program Kampung Nelayan Merah Putih. Saat ini, pemerintah disebut telah membangun 100 kampung nelayan.
Pemerintah menargetkan sebanyak 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih dapat berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Prabowo juga menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih. Sebanyak 10 ribu koperasi disebut telah didirikan dan dioperasikan, dengan sekitar 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal.
Targetnya, hingga akhir 2026 terdapat 30 ribu Koperasi Merah Putih yang berdiri dan beroperasi dengan baik.
Prabowo berharap koperasi dapat memperkuat posisi masyarakat dalam rantai pasok sekaligus mencegah praktik pasar yang merugikan rakyat.
“Rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi,” ujarnya.
Pidato kenegaraan tersebut mendapat apresiasi dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Palangka Raya (UPR), Prof Bhayu Rhama, S.T., MBA., Ph.D.
Prof Bhayu menilai pesan yang disampaikan Prabowo memiliki relevansi kuat dengan kebutuhan pembangunan Indonesia. Terutama terkait kemandirian pangan, reformasi birokrasi, penguatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan melalui koperasi.
Menurut Bhayu, pembangunan nasional tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga membutuhkan tata kelola yang mampu memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Pesan Presiden terkait reformasi birokrasi menjadi salah satu poin penting. Birokrasi harus mampu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efektif dan memberikan pelayanan publik secara optimal,” ujar Bhayu.
Dia menilai kemandirian pangan juga merupakan agenda strategis karena berkaitan langsung dengan ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, penguatan koperasi dinilai dapat memperbesar peran masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Koperasi juga dinilai berpotensi memperkuat ekonomi berbasis komunitas.
Bhayu menyebut arah kebijakan tersebut sangat strategis apabila diterjemahkan secara tepat di tingkat daerah.
“Bagi daerah, termasuk Kalimantan Tengah, kebijakan tersebut penting untuk diterjemahkan ke dalam program pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat daerah,” jelasnya.
Dengan demikian, pidato kenegaraan Prabowo dinilai tidak hanya menekankan target pembangunan nasional, tetapi juga mengarahkan penguatan peran negara dalam menciptakan pangan yang mandiri, birokrasi yang efektif dan ekonomi masyarakat yang lebih kuat. (red)
