Palangka Raya, Nusaborneo.com – Dampak kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai dirasakan masyarakat di Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya.
Kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga mengganggu transportasi, pendidikan, aktivitas sosial hingga perekonomian masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Jati Asmoro, menilai kondisi masyarakat di wilayah tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Palangka Raya.
Menurut Jati, persoalan transportasi menjadi salah satu kendala yang paling dirasakan masyarakat, khususnya warga di kelurahan yang aksesnya masih sangat bergantung pada jalur sungai.
Beberapa wilayah seperti Kelurahan Panjehang dan Kelurahan Gawung Baru, misalnya, menghadapi kesulitan mobilitas ketika debit air sungai mengalami penyusutan akibat kemarau.
“Ketika air surut, masyarakat bahkan perangkat kelurahan dan guru harus berjuang mendorong perahu agar bisa melanjutkan perjalanan,” ujar Jati, Kamis (10/9/2026).
Kondisi tersebut membuat aktivitas masyarakat menjadi lebih sulit dan membutuhkan waktu serta tenaga lebih besar.
Dampak karhutla juga dirasakan dalam sektor pendidikan. Buruknya kualitas udara akibat kabut asap dan meningkatnya risiko gangguan pernapasan membuat kegiatan pembelajaran tatap muka harus menyesuaikan dengan kondisi.
Pembelajaran jarak jauh menjadi salah satu alternatif ketika kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan belajar secara normal.
Namun, persoalan baru muncul karena akses jaringan komunikasi di sejumlah wilayah Rakumpit masih terbatas.
Jati mengatakan, pemerintah perlu mencarikan solusi agar pembelajaran jarak jauh tetap dapat berjalan efektif.
Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah membangun kerja sama dengan penyedia jasa telekomunikasi untuk memperkuat jaringan di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses.
“Jangan sampai anak-anak di wilayah Rakumpit kehilangan hak mendapatkan pendidikan hanya karena terkendala jaringan komunikasi,” kata Jati.
Persoalan transportasi yang semakin sulit juga berimbas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Akses transportasi yang tidak lancar dapat menghambat distribusi bahan kebutuhan pokok ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
Jika kondisi tersebut berlangsung lama, masyarakat berpotensi menghadapi kenaikan biaya transportasi maupun harga barang karena distribusi membutuhkan biaya dan waktu lebih besar.
Menurut Jati, persoalan ini harus dilihat secara menyeluruh karena transportasi menjadi urat nadi bagi aktivitas masyarakat di wilayah yang akses utamanya melalui jalur air.
Selain transportasi dan pendidikan, kemarau panjang juga memunculkan persoalan kebutuhan dasar lainnya, yakni ketersediaan air bersih.
Penyusutan sumber air akibat kemarau membuat masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Situasi ini menjadi semakin berat ketika masyarakat pada saat bersamaan harus menghadapi dampak kabut asap akibat karhutla.
Jati menilai pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penanganan karhutla, tetapi juga harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Jati meminta Pemerintah Kota Palangka Raya memberikan perhatian khusus terhadap kondisi masyarakat Kecamatan Rakumpit.
Menurut dia, wilayah yang berada di bagian ujung administrasi Kota Palangka Raya tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan dan perhatian pemerintah.
“Pemkot harus mengetahui bagaimana keadaan masyarakat di ujung wilayah kekuasaannya. Jangan sampai ada kesenjangan sosial hanya karena wilayahnya jauh dan aksesnya sulit,” ujar Jati.
Ia berharap pemerintah dapat segera memetakan persoalan yang dihadapi masyarakat Rakumpit, mulai dari kesehatan, transportasi, pendidikan, jaringan komunikasi, ekonomi hingga ketersediaan air bersih.
Dengan demikian, penanganan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk mengurangi kesenjangan pelayanan di wilayah Kota Palangka Raya.
Jati menegaskan, masyarakat di Rakumpit harus mendapatkan perhatian dan pelayanan yang setara dengan masyarakat di wilayah lain di Kota Palangka Raya. (red)
