DPRD Kalteng

Akses Jalan Rusak Hambat Ekonomi Petani, DPRD Kalteng Soroti Katingan Kuala

×

Akses Jalan Rusak Hambat Ekonomi Petani, DPRD Kalteng Soroti Katingan Kuala

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi.

Palangka Raya, Nusaborneo.com – Persoalan infrastruktur jalan di Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, kembali mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Tengah. Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menilai kondisi akses jalan di wilayah tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi untuk segera diperbaiki oleh pemerintah provinsi.

Isu itu mengemuka setelah Junaidi melakukan kunjungan kerja dan dialog langsung dengan masyarakat Desa Makmur Jaya dan Desa Makmur Utama pada akhir Januari 2026. Dari hasil serap aspirasi tersebut, warga mengeluhkan sulitnya mobilitas darat yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, khususnya sektor pertanian.

Junaidi menjelaskan, keterbatasan akses jalan memaksa petani menempuh jalur distribusi yang berbelit. Hasil pertanian harus diangkut menggunakan transportasi sungai menuju wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sebelum dijual ke Banjarmasin untuk proses pengemasan.

“Setelah itu baru dikirim kembali ke Palangka Raya atau Katingan untuk dipasarkan. Jalur distribusi yang panjang ini tentu menambah biaya dan mengurangi pendapatan petani,” ujarnya, Selasa (3/2/2026).

Kondisi tersebut, lanjut Junaidi, membuat harga jual hasil tani menjadi tidak kompetitif. Padahal, jika infrastruktur jalan darat memadai, produk pertanian dari Katingan Kuala dapat langsung dipasarkan ke daerah tujuan tanpa harus memutar jauh.

Atas dasar itu, masyarakat berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera memperbaiki akses jalan di kawasan Seberang, Kampung Tengah hingga Pangkahi. Perbaikan ruas jalan tersebut dinilai menjadi kunci untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Warga berharap penanganan jalan ini menjadi prioritas. Kalau aksesnya baik, hasil tani bisa langsung dijual ke Katingan dan Palangka Raya tanpa biaya tambahan yang besar,” tegasnya.

Di sisi lain, Junaidi juga memastikan bahwa kebutuhan pupuk bagi petani pada tahun 2026 relatif aman. DPRD Kalteng, kata dia, telah berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia guna memastikan distribusi pupuk tersalur hingga tingkat kios.

“Untuk pupuk tidak ada kendala. Stok aman dan bahkan terjadi penurunan harga sekitar Rp20 ribu,” pungkasnya. (red/yd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *