Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menghadapi tantangan fiskal pada Tahun Anggaran 2026 seiring turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, mengungkapkan bahwa APBD Kalteng 2026 mengalami penurunan sebesar 34,71 persen. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dan selektif dalam menyusun serta menjalankan kebijakan pembangunan.
“Penurunan ini mengharuskan kita melakukan penyesuaian. Belanja daerah akan difokuskan pada program-program yang benar-benar strategis dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Leonard.
Meski demikian, Leonard memastikan bahwa pengurangan anggaran tidak akan mengganggu pelayanan publik. Pemerintah daerah tetap menempatkan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pengalokasian anggaran.
Ia menambahkan, optimalisasi anggaran akan ditempuh melalui efisiensi belanja serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap program berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak tumpang tindih.
“Dengan anggaran yang terbatas, setiap rupiah harus memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menekankan pentingnya langkah antisipatif dalam menyikapi penurunan APBD 2026, sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Menurut Edy, efisiensi akan difokuskan pada pengurangan belanja perjalanan dinas, rapat-rapat, serta biaya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang dinilai tidak mendesak.
“Langkah efisiensi ini harus dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain efisiensi, Edy juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah untuk menggali potensi pendapatan daerah secara inovatif, namun tetap memperhatikan aspek keadilan sosial. Beberapa sektor yang dinilai potensial antara lain pajak alat berat, pajak restoran, serta pajak air tanah.
Ia menegaskan, penguatan peran sektor swasta dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi kunci menjaga ketahanan fiskal daerah di tengah keterbatasan anggaran.
“Sinergi dengan program prioritas pemerintah pusat juga harus dimaksimalkan. Di samping itu, percepatan penyerapan anggaran sangat penting karena belanja pemerintah berperan besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah,” pungkas Edy. (red/mmc)
