Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pertemuan rutin antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan insan media kembali digelar di Istana Isen Mulang, Jumat (21/11/2025). Dalam sesi dialog yang berlangsung terbuka itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menekankan pentingnya peran pers dalam menjaga kualitas informasi publik, terutama terkait pembangunan dan pengelolaan infrastruktur.
Mengawali forum, Gubernur Agustiar menyoroti maraknya informasi yang tidak sesuai konteks kewenangan, terutama mengenai penanganan infrastruktur jalan. Ia meminta media lebih cermat dalam menyajikan data agar publik tidak salah memahami siapa pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan maupun perbaikan jalan, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
“Informasi itu harus akurat. Salah data bisa memengaruhi persepsi publik dan menimbulkan kesimpangsiuran. Itu yang harus kita hindari,” tegasnya.
Meski menghadapi penyesuaian fiskal, Gubernur memastikan pembangunan tetap berjalan dengan standar mutu yang dikontrol ketat.
“Anggaran boleh terbatas, tapi kualitas pekerjaan tidak boleh dikorbankan,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Agustiar juga mengingatkan pentingnya pemberitaan yang berimbang, konstruktif, dan berbasis fakta lapangan. Menurutnya, kritik dari pers bukan sesuatu yang dihindari, asalkan disampaikan dengan informasi yang tepat.
“Saya tidak anti kritik. Kritik itu perlu untuk evaluasi, tapi mari disampaikan dengan data dan tanggung jawab,” ujarnya.
Gubernur kembali menegaskan dirinya memimpin untuk seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, bukan untuk kelompok tertentu. Ia juga menyinggung filosofi yang menjadi prinsip kepemimpinannya: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
Forum dialog juga diwarnai sesi tanya jawab dengan jurnalis dari berbagai media. Isu prioritas pembangunan, penurunan alokasi anggaran, serta rencana program strategis menjadi topik utama diskusi.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, dalam paparannya mengungkapkan bahwa APBD tahun 2026 mengalami penurunan signifikan hingga 46 persen.
“Dari Rp10,2 triliun turun menjadi Rp5,4 triliun. Namun pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti. Itu komitmen yang ditekankan Bapak Gubernur,” ujarnya.
Herson menyebut jurnalis memiliki posisi strategis sebagai penyampai informasi sekaligus penemuan persoalan di lapangan. Karena itu, pemerintah berharap tidak hanya pertanyaan, tetapi juga masukan dan solusi.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan pertemuan bulanan ini merupakan mandat langsung Gubernur agar sinergi pemerintah dan media semakin solid.
“Pemerintah tidak boleh jalan sendiri. Media adalah jembatan komunikasi antara kebijakan dan masyarakat,” kata Rangga.
Ia juga meminta insan pers turut mengawal program prioritas daerah, termasuk Program Kartu Huma Betang yang direncanakan mulai berjalan pada 2026.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk melanjutkan koordinasi, membuka akses informasi seluas-luasnya, dan memperkuat peran media sebagai kontrol sosial sekaligus mitra strategis pembangunan daerah. (red)
