Muara Teweh, Nusaborneo.com – Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, sejak awal Agustus 2026 mulai mengkhawatirkan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, terutama anak-anak sekolah.
Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Hj Nety Herawati, mengatakan kualitas udara dan jarak pandang masyarakat mulai terganggu akibat kabut yang semakin pekat.
“Kita melihat kabut ini mulai sangat parah sejak awal Agustus. Saat ini kita tidak lagi bisa menghirup udara yang bersih dan jarak pandang juga tidak terlalu jauh akibat kabut,” kata Nety saat ditemui di ruang Komisi I DPRD Barito Utara, Kamis (20/8/2026).
Menurut Nety, munculnya kabut asap tersebut belum dapat dipastikan seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Barito Utara.
Ia menduga asap juga bisa terbawa angin dari wilayah kabupaten lain yang berada di sekitar Barito Utara.
Nety meminta Dinas Pendidikan Barito Utara segera memberikan arahan kepada sekolah dan guru untuk meningkatkan perlindungan terhadap peserta didik selama kondisi kabut asap berlangsung.
Salah satu langkah yang dinilai perlu dilakukan adalah mengimbau siswa menggunakan masker, terutama ketika berada di luar ruangan.
“Terutama anak-anak sekolah, kita harapkan Dinas Pendidikan memberikan arahan kepada guru-guru untuk mengantisipasi anak-anak kita terserang penyakit seperti asma, pilek dan penyakit lainnya,” ujarnya.
Selain kualitas udara, Nety meminta sekolah memperhatikan makanan yang dijual di lingkungan sekolah.
Menurut dia, penjual makanan perlu diseleksi agar makanan yang dikonsumsi siswa terjamin kebersihan dan keamanannya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya gangguan kesehatan, seperti sakit perut maupun muntaber.
Dalam kesempatan yang sama, Nety turut menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Barito Utara.
Berdasarkan laporan yang diterima Komisi I DPRD Barito Utara, makanan yang disediakan melalui program tersebut belum seluruhnya dikonsumsi siswa.
“Dari laporan yang kami terima, di sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan MBG hanya terserap sekitar 40 sampai 50 persen. Tidak semuanya termakan,” katanya.
Nety mengatakan rendahnya penyerapan tersebut diduga dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari perbedaan selera siswa hingga menu makanan yang dinilai kurang bervariasi.
Ia meminta kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pelaksana program agar makanan yang diberikan benar-benar dikonsumsi dan manfaatnya dirasakan peserta didik.
“Kita tetap mendukung apapun kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Kalau tujuannya untuk anak bangsa dan mencerdaskan generasi, kita dukung sepenuhnya,” tuturnya.
Namun, Nety menegaskan evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan program MBG berjalan efektif.
Menurut dia, keberhasilan program tidak hanya diukur dari makanan yang dibagikan, tetapi juga dari seberapa banyak makanan tersebut benar-benar dikonsumsi oleh siswa.
Nety juga meminta pemerintah memperhatikan pemerataan program MBG. Ia menyebut pelaksanaan program tersebut saat ini masih lebih banyak dirasakan oleh sekolah di wilayah perkotaan.
Sementara itu, sejumlah sekolah di wilayah pedesaan dinilai belum memperoleh manfaat yang sama.
Padahal, kata dia, pemenuhan gizi bagi anak-anak di desa juga perlu mendapat perhatian.
“Kalau kita melihat kondisi di desa, makanan sederhana saja mereka bisa makan. Tetapi mereka juga membutuhkan program seperti ini. Jangan sampai hanya sekolah di kota yang menikmati MBG, sementara sekolah di desa belum mendapatkannya,” pungkasnya.
Ia berharap program MBG ke depan dapat diperluas secara bertahap sehingga siswa di wilayah perkotaan maupun pedesaan memperoleh akses yang lebih merata. (red)
